Moneter.id – Calon Wakil Presiden Ma`ruf Amin dan juga Ketua Dewan
Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah menargetkan 100 persen produk di Indonesia
bersertifikat halal.
“Sesudah 2019 halal
akan menjadi mandatori karena itu 80-100 persen akan bersertifikat halal,”
kata Ma`ruf, Minggu (14/10).
Ma`ruf menjelaskan, saat ini produk yang telah
bersertifikat halal di Indonesia masih rendah yakni mencapai 15-20 persen.
Untuk menggenjot produk bersertifikat halal itu, menurut dia, setelah 2019
sertifikat halal akan menjadi wajib.
“Alhamdulillah Indonesia sudah punya
Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal. Karena itu halal yang tadinya di
Indonesia merupakan kesukarelaan, maka sesudah 2019 ini halal menjadi
mandatori, sehingga sertifikat halal menjadi wajib,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf mengatakan saat ini sistem halal tidak
hanya ada di Indonesia melainkan sudah menjadi isu global. Halal telah menjadi
arena dan wilayah bisnis yang menyebar di berbagai belahan dunia.
“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim
terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan
dan menyebarluaskan produk halal dibandingkan negara lain,” ucapnya.
Meski demikian, menurut dia, penerapan sistem
halal di Indonesia perlu diapresiasi karena sistem halal bukan hanya terpaku
pada produk makanan saja, melainkan telah berkembang dengan munculnya fesyen
halal.
Ekonomi di Indonesia, kata dia, juga telah
menganut sistem ekonomi ganda yakni ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.
Mulai dari sistem keuangan, perbankan, asuransi, hingga pasar modal juga
menerapkan sistem syariah dan konvensional.
“Bahkan sistem ini sudah ada
undang-undangnya, mulai dari UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah,
UU Asuransi Syariah, dan Pasar Modal Syariah,” kata Ma`ruf.
Dalam kesempatan itu, Ma`ruf mengapresiasi
penyelenggaraan Jogja Halal Fest yang digelar oleh Masyarakat Ekonomi Syariah
(MES) yang dinilai efektif mendorong penyebarluasan produk halal di Indonesia.
Jogja Halal Fest yang berlangsung 11-14 Oktober
di JEC diikuti 217 stan yang terdiri dari kuliner, fashion, lembaga keuangan
syariah bank dan nonbank, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga
sosial, rumah sakit syariah, hotel syariah, properti syariah, serta travel
syariah.
(TOP)
