Moneter.id – Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) menetapkan provinsi Riau, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara
Barat (NTB) sebagai proyek percontohan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK)
Daerah.
“Tiga
provinsi itu dinyatakan telah memiliki kesiapan untuk menjadi tiga daerah awal
untuk dilakukan pembentukan MKK Daerah,” kata Kepala Biro Komunikasi Publik
Kemenpar, Guntur Sakti di Jakarta, Rabu (18/9).
Komenter
Guntur, ketiga daerah tersebut dipilih karena memiliki komitmen besar terhadap
sektor pariwisata dari mulai kepala daerah yang masing-masing punya potensi krisis
yang beragam serta secara geografis mewakili tiga regional destinasi di
Indonesia.
Jawa
Barat dan Lombok misalnya, keduanya merupakan destinasi pariwisata yang
memiliki potensi bencana alam cukup besar, khususnya gempa. Sementara Riau
dikenal memiliki karakteristik bencana yang unik, yaitu kabut asap, yang tidak
menimbulkan kerusakan fisik pada destinasi wisata tetapi mengganggu penerbangan
yang menyebabkan pembatalan grup wisatawan berkunjung ke Riau.
Baca
juga: Ini Tiga Daerah ‘Pilot Project’ Penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan
“Manajemen
Krisis Kepariwisataan (MKK) fokus pada upaya mitigasi (40%) dan strategi
kehumasan (60%),” ungkap Guntur.
Lebih
lanjut Guntur menjelaskan, keberadaan MKK di daerah dapat menjadi perpanjangan
tangan Kementerian Pariwisata yang saat ini tidak memiliki struktur komando
horizontal langsung dengan dinas di daerah.
MKK
Daerah diharapkan dapat menjadi tangan pertama bagi pemerintah pusat untuk
menjangkau keadaan krisis yang saat itu sedang terjadi di daerah.
“Kita
menyadari bahwa banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi untuk menjadi
destinasi pariwisata. Namun, bagaimana cara kita menangani situasi krisis
sehingga destinasi wisata tersebut bisa segera pulih setelah terdampak bencana,
itulah yang perlu kita lakukan bersama,” tambahnya.
Pembentukan
MKK Daerah perlu dukungan dari pemda setempat berupa ketersediaan personel yang
memiliki pengetahuan tentang penanganan krisis serta ketersediaan ruang dengan
peralatan yang memadai sebagai Command
Centre. Selain itu, diperlukan anggaran khusus, seperti untuk membiayai
program mitigasi bencana dan kesekretariatan.
Untuk
itu, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Permenpar Nomor 10 Tahun 2019
tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan, Buku Panduan Manajemen Krisis
Kepariwisataan, Buku Saku Manajemen Krisis Kepariwisataan, SOP Pengelolaan
Krisis Kepariwisataan, motion graphic, dan aplikasi geospasial untuk dapat
digunakan sebagai payung hukum, pedoman, dan alat dalam pelaksanaan MKK di
daerah.
“Tiap
daerah mempunyai karakter bencana yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Kemenpar
tidak akan membatasi aspek regulasi dan standar peralatan, tetapi menekankan
bahwa struktur organisasi MKK/TCC (tourism
crisis center) diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata,” lanjut Guntur.
