MONETER – Bank
Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami penurunan
dari 412,6 miliar dolar AS pada triwulan I 2022 menjadi 403 miliar dolar AS
pada triwulan II 2022. Hal ini disebabkan penurunan ULN sektor publik dan
swasta.
“Secara tahunan,
posisi ULN triwulan II 2022 terkontraksi 3,4% jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy),
lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar
0,9% (yoy),” kata Direktur Eksekutif
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Senin (15/8/2022).
Posisi ULN pemerintah
pada triwulan II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan
posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara
tahunan, ULN pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan
sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).
Penurunan posisi ULN
pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial,
dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022.
Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut
mendukung penurunan ULN pemerintah di triwulan laporan.
Di samping itu, ia
menjelaskan volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga
berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga
mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.
Penarikan ULN pada
triwulan II 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah,
termasuk penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban
pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara
hati-hati, kredibel, dan akuntabel.
Kata Erwin, dukungan
ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan-II 2022
antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari
total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6%), serta sektor administrasi
pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%).
Kemudian, untuk
sektor konstruksi (14,2%), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN
memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN
pemerintah.
Perkembangan tersebut
disebabkan oleh ULN lembaga keuangan yang terkontraksi 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan
sebelumnya yang minus 5% (yoy).
Adapun ULN perusahaan bukan lembaga keuangan juga terkontraksi sebesar 1,3% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada
triwulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy).
Berdasarkan
sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan
asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin,
sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan dengan
pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh
ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5% terhadap total ULN swasta.
Secara keseluruhan,
ia menjelaskan ULN Indonesia pada triwulan II-2022 tetap terkendali, tercermin
dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap
terjaga di kisaran 31,8%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan
sebelumnya sebesar 33,8%.
Selain itu, struktur
ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang,
dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN. Dalam menjaga agar struktur ULN
tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan
perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam
pengelolaannya.
Peran ULN juga akan
terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong
pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat
mempengaruhi stabilitas perekonomian.
