Moneter.id – Bank
Indonesia (BI) mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesian hingga akhir April
2018 sebesar US$356,9 miliar atau meningkat 7,6% secara tahunan (yoy).
Berdasarkan
data BI seperti dikutip, Kamis, (21/06) menyebutkan, total ULN tersebut terdiri
dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$183,8 miliar serta utang
swasta termasuk BUMN sebesar US$173,1 miliar.
Namun
demikian ULN Indonesia yang tumbuh 7,6% (yoy) pada akhir April 2018 tersebut,
melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ULN dibulan sebelumnya yang sebesar
8,8% (yoy). Perlambatan ini terjadi baik pada ULN sektor pemerintah maupun
ULN sektor swasta.
ULN
Pemerintah pada April 2018 tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan
bulan sebelumnya menjadi sebesar US$180,5 miliar. Utang pemerintah itu terbagi
dalam SBN (SUN dan SBSN/Sukuk Negara) yang dimiliki oleh nonresiden sebesar
US$125,1 miliar dan pinjaman dari kreditur asing sebesar US$55,4 miliar.
ULN swasta tumbuh melambat
dipengaruhi oleh ULN sektor pertambangan, sektor industri pengolahan dan sektor
jasa keuangan. Secara tahunan, pertumbuhan ULN ketiga sektor tersebut pada
April 2018 masing-masing sebesar 2,1%, 4,3%, dan 2,1%, lebih rendah
dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.
Sementara itu, pertumbuhan
ULN sektor pengadaan listrik, gas, dan uap/air panas (LGA) mengalami
peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN
keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,4%, relatif sama
dengan pangsa pada periode sebelumnya.
Menurut BI, perkembangan
ULN Indonesia pada April 2018 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal
ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
pada akhir April 2018 yang tercatat stabil di kisaran 34 persen atau masih
lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers.
Berdasarkan jangka waktu,
struktur ULN Indonesia pada akhir April 2018 tetap didominasi ULN berjangka
panjang yang memiliki pangsa 86,7% dari total ULN.
Melihat perkembangan ULN
tersebut, Bank Sentral terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan terus
memantau perkembangan ULN dari waktu ke waktu untuk mengoptimalkan peran ULN
dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat
memengaruhi stabilitas perekonomian.
(HAP)
