Moneter.id – Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti
Widya Putri menegaskan pentingnya menjadikan perdagangan sebagai instrumen yang
tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global saat
ini, tapi juga harus berpihak pada rakyat dan lingkungan, serta menekankan
keberlanjutan.
“Di tengah tantangan global saat ini, perdagangan harus
menjadi bagian dari solusi. Bukan hanya untuk mendorong ekonomi, tetapi juga
untuk melindungi lingkungan, menjamin hak-hak dasar rakyat seperti udara bersih
dan air bersih, serta menekankan keberlanjutan yang memenuhi standar dan
permintaan pasar global,” kata Wamendag Roro dalam “Peluncuran Laporan
Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025: Mencapai Resiliensi dan
Keberlanjutan di Tengah Ketidakpastian” di Auditorium CSIS, Pakarti Center
Building, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Wamendag Roro menambahkan, laporan yang diluncurkan hari ini
menjadi contoh dari pentingnya kebijakan berbasis data dan bukti (evidence-based
policy), terutama di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Baginya, laporan tersebut menjadi cerminan bersama atas pergeseran yang terjadi
di dalam ekosistem perdagangan dan investasi, serta bagaimana Indonesia
meresponsnya dengan menjadikan prinsip keberlanjutan sebagai pijakan utama
dalam pembangunan.
Lebih lanjut, Wamendag Roro juga menekankan pentingnya
transisi energi dan perdagangan rendah karbon seiring meningkatnya permintaan
global terhadap produk hijau. Menurutnya, pergeseran menuju energi bersih bukan
hanya menjadi sebuah opsi, melainkan sudah menjadi sebuah keharusan.
“Transisi energi merupakan bagian penting dari upaya
Indonesia menuju ekonomi hijau sekaligus langkah strategis untuk menghadapi
tantangan perubahan iklim dan krisis energi. Indonesia bertekad menurunkan
emisi gas rumah kaca (GRK) secara signifikan melalui serangkaian kebijakan dan
aksi nyata sebagai bagian dari komitmen global dalam Perjanjian Paris,”
tegasnya.
Wamendag Roro menguraikan, sejumlah strategi utama yang
dijalankan Indonesia menuju emisi nol bersih (Net Zero Emissions/NZE) antara
lain elektrifikasi dan efisiensi energi, peningkatan penggunaan kendaraan
listrik, perluasan pemanfaatan energi terbarukan, serta pengembangan teknologi
pemanfaatan dan penyimpanan karbon.
“Berbagai langkah tersebut sangat erat kaitannya dengan
kebijakan perdagangan karena saat ini setiap negara diharapkan mampu
mengedepankan sistem perdagangan yang lebih hijau, ramah lingkungan, dan
berkelanjutan dalam menghadapi dinamika global,” paparnya.
Berdasarkan penilaian Forum Ekonomi Dunia (World Economic
Forum) terhadap 120 negara terkait kesiapan untuk transisi energi pada 2024,
indeks transisi energi Indonesia berada pada peringkat 54 dunia. Capaian ini
juga menempatkan Indonesia sebagai negara dengan indeks transisi energi
tertinggi ketiga di ASEAN setelah Vietnam dan Malaysia.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendag Roro menyoroti sejumlah
tantangan global yang sedang dihadapi dunia, seperti konflik geopolitik yang
berdampak terhadap rantai pasok global dan kebijakan tarif Amerika Serikat
(AS).
Selain itu, Wamendag Roro juga menyoroti menguatnya
proteksionisme berbasis isu keamanan lingkungan yang semakin membatasi akses
pasar, terutama bagi negaranegara berkembang. Meski demikian, ia menyampaikan
bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 tetap mencatat pertumbuhan
sebesar 4,87 persen (YoY), dengan konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang
utama.
Lebih lanjut, Wamendag Roro menyampaikan bahwa arah
kebijakan perdagangan berkelanjutan juga selaras dengan visi Presiden RI
Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidatonya di inagurasi pada 20 Oktober
2024.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa ketahanan energi
bersih merupakan salah satu prioritas utama pemerintah, dengan fokus pada
pengembangan energi terbarukan, peningkatan keamanan energi, serta kemitraan
internasional guna mendorong keberlanjutan global.
Salah satu implementasi konkret dari visi tersebut tercermin
dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada
(Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement/IC-CEPA).
Perjanjian ini menjadi terobosan penting karena memuat komitmen khusus di
bidang mineral kritis (critical minerals).
Kedua negara akan bekerja sama untuk bekerja sama dalam
pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan, penerapan teknologi bersih,
mendorong investasi ramah lingkungan, serta memenuhi standar Environmental,
Social, and Governance (ESG), termasuk dalam hal penutupan tambang dan
pengurangan emisi gas rumah kaca.
Selain itu, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri turut
memberikan sambutan. Ia menyatakan, laporan perdagangan dan investasi
berkelanjutan ini merupakan salah satu laporan unggulan tahunan (flagship
report) CSIS yang rutin diterbitkan. Laporan ini, menurutnya, diterbitkan
atas kerja sama berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan yang selalu
mendukung CSIS Indonesia untuk turut memberikan arahan terhadap kebijakan
ekonomi dan perdagangan.
Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan
Internasional Olvy Andrianita mengungkapkan, perdagangan tidak lagi hanya soal
tarif dan volume ekspor, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap regulasi
global, komitmen terhadap penurunan emisi, dan penguatan posisi Indonesia dalam
rantai pasok global.
Olvy juga menekankan pentingnya membangun perdagangan yang
adil dan seimbang, terutama bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memiliki
kapasitas untuk memenuhi berbagai standar internasional.
