Moneter.id – Pemerintah Indonesia dan Vietnam telah sepakat untuk
segera menghilangkan berbagai hambatan perdagangan yang masih terjadi di antara
kedua negara, terutama yang terkait dengan produk industri. Komitmen ini
merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran D?i
Quang.
“Di dalam perbincangan kedua pemimpin negara tersebut,
antara lain dibahas isu mengenai perdagangan bilateral sekaligus target
yang akan dicapai sebesar USD10 miliar pada tahun 2020,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto sesuai keterangannya yang diterima di Jakarta,
Kamis (13/9).
Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Tran D?i Quang
melakukan pertemuan di Istana Kepresidenan Vietnam, Hanoi, Selasa (11/9). Turut
hadir dalam pertemuan bilateral itu ialah Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong,
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Duta Besar RI untuk Vietnam Ibnu Hadi.
Menperin menyampaikan, pemerintah telah meminta kepada
Vietnam agar mempermudah ekspor mobil Indonesia. “Oleh karena itu perlu
ditinjau kembali kebijakan tentang double inspection untuk
otomotif,” ujarnya. Permintaan ini akan segera ditindaklanjuti sehingga ekspor
mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali normal.
Perlu diketahui, Pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan
impor mobil completely built up (CBU) dari negara-negara Asean.
Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi
No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and
Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance
Services).
Jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup
lumayan besar, yakni sekitar 30-40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil
nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun.
Pada Januari-Juli 2018, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528
unit.
“Isu lainnya terkait dengan pajak ekspor untuk semen.
Tentu Pemerintah Vietnam menjanjikan akan menyelesaikan berbagai
persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang mereka
bisa perhatikan,” ungkap Airlangga.
Sementara itu, Menperin menyebutkan, pihak Vietnam
meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal
konten atau TKDN pada produk ponsel. “Bapak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa
skema penghitungan TKDN di Indonesia bukan hanya untuk hardware saja,
tetapi juga bisa dikompensasi dengan software dan yang lain,”
jelasnya.
Selanjutnya, Vietnam menanyakan mengenai bea masuk yang
dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada
keputusan melalui WTO. “Bapak Presiden Jokowi menyatakan akan meminta waktu
untuk segera menyesuaikan terhadap keputusan itu dan Indonesia menghargai yang
diputuksan oleh lembaga arbitrase tersebut,” tuturnya.
Menperin menambahkan, segala hambatan perdagangan kedua
negara diharapkan dapat diselesaikan pada saat pertemuan tahunan IMF-World
Bank 2018 yang digelar di Bali, 8-14 Oktober mendatang. “Jadi, nanti di
Bali sudah mendapatkan progres dari hasil pembicaraan bilateral di Hanoi ini,”
tandasnya.
Melalui peningkatkan kerja sama, tren perdagangan
RI-Vietnam yang terus meningkat beberapa tahun belakangan ini akan terus digali
potensinya dan dikembangkan untuk kemajuan kedua negara. Pada tahun 2017, total
nilai perdagangan RI-Vietnam tahun lalu tumbuh 8,64%, sehingga menjadi USD6,82
miliar dibanding tahun 2016 yang mencapai USD6,27 miliar.
Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah
Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk
mengembangkan usahanya di Vietnam. Untuk itu, pemerintah Vietnam diharapkan
dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor
pertama yang ada di Vietnam.
Investasi Indonesia di Vietnam selama tahun 2017 mencapai
USD45,84 juta. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam
mencapai 69 proyek dengan nilai USD477,02 juta. Sementara itu, Vietnam tercatat
memiliki 8 proyek investasi di Indonesia yang bernilai USD51 juta di sektor
industri pengolahan pertambangan, media dan manufaktur.
(TOP)
