Moneter.co.id – Pemerintah
Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Bekasi sebesar Rp3,9 juta, salah satu yang tertinggi di
provinsi tersebut. Upah minimum tersebut naik 8,71 persen dibandingkan tahun
lalu yang ada di kisaran Rp3,6 juta Meski salah satu yang paling tinggi, penetapan
upah tersebut dibawah usulan buruh yang meminta kenaikan di atas 8,71 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
Barat Ferry Sofwan Arif, Rabu (22/7) mengatakan, angka yang diusulkan itu
berdasarkan pembahasan dewan pengupahan kabupaten dan kota masing-masing, dan
ada rekomendasi bupati atau wali kota setempat. “Pengusulan
dari bupati dan walikota ini angkanya (kenaikan dari UMK tahun sebelumnya)
sebesar 8,71 persen,” ujarnya.
Menurutnya,
semua bupati dan wali kota di provinsi Jawa Barat mengusulkan kenaikan 8,71
persen. Namun, menurut dia, asosiasi pekerja dari 11 kabupaten/kota, termasuk
kota Bekasi sebenarnya mengusulkan UMK di atas 8,71 persen.
Selain Bekasi, permintaan serupa juga diajukan
asosiasi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Subang.
Adapun UMK di Depok sebesar Rp3,58 juta, Kabupaten Bogor Rp3,56 juta, Kabupaten
Bekasi Rp3,91 juta, dan Kabupaten Subang Rp2,52 juta.
Kendati demikian, Ferry memastikan penetapan tersebut
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang mencakup formulasi
perhitungan UMK tahun berjalan. Penetapan upah pun melalui pembahasan bersama
antara perwakilan serikat pekerja, Apindo, dan pakar.
“Kalau buruh menyatakan penentuan UMK kali
ini tanpa survei, itu salah. Ada survei lima tahun sekali terhadap kebutuhan
pokok, kalau dulu kan pakai angka kehidupan hidup layak atau KHL,” pungkasnya.
(HAP)
