Moneter.co.id – Direktur
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Trisnadi Yulrisman menyatakan SMF siap
didayagunakan semaksimal mungkin untuk mendukung percepatan realisasi Program
Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui peningkatan kapasitas
strategik seluruh bank pembangunan daerah (BPD) dalam menyalurkan kredit
pemilikan rumah (KPR).
“Bahwa
partisipasi BPD dalam perluasan akses kepemilikan rumah di daerah sangat
diharapkan, utamanya sebagai bank daerah, BPD dipandang memiliki kelebihan
sebagai penyalur utama. BPD cenderung dapat lebih mengenal karakteristik masyarakat
di daerahnya masing-masing,” katanya, Rabu (21/02)
Ia
menjelaskan, tingginya kebutuhan akan perumahan merupakan pangsa pasar yang
besar bagi BPD, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan
hunian yang layak.
“SMF
bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan Asbanda telah menyusun dan menyerahkan
Standar Operasi Prosedur [SOP] KPR BPD SMF, dan SOP Kredit Modal
Kerja-Konstruksi Perumahan SMF [KMK – KP SMF],” jelasnya.
Sebelumnya,
pada 7 Agustus 2017, Kementerian PUPR, SMF dan Asbanda telah menyerahkan SOP
tersebut kepada 25 BPD di seluruh Indonesia.Pada penyerahan tersebut dilakukan
pula penandatanganankomitmen penerapan SOP dengan masing-masing perwakilan BPD.
Trisnadi
mengatakan kedua SOP tersebut disusun oleh SMF dengan harapan dapat mendorong
terciptanya standar produk KPR BPD yang affordable,
suitable dan applicable, untuk peningkatan kapasitas penyaluran KPR dilingkungan
BPD, serta meningkatkan kemampuan bersama dalam melayani kebutuhan masyarakat
untuk kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi setiap keluarga
Indonesia.
SOP
tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengeloaan KPR dan KMK-KP yang efektif dan
efisien demi meningkatkan penyaluran KPR dan KMP-KP oleh BPD sehingga mendoring
realisasi keterjangkauan dan kemudahan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat
Berpenghasil Menengah Rendah (MBR) di berbagai daerah diIndonesia.
Trisnadi
menambahkan implementasi SOP tersebut dapat memperkuat peran BPD dalam
meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah, utamanya dalam
meningkatkan kontribusi BPD di pembiayaan perumahan.
“Kami
memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sinergi dengan BPD , dan kami melihat
peran BPD ke depan akan semakin signifikan, dimana BPD akan saling bersinergi
dan dapat menjadi regional champion yang kompetitif, dan lebih berkontribusi
terhadap perekonomian di daerahnya,” ucapnya.
Trisnadi
menuturkan SMF juga melakukan pelatihan dan konseling baik terkait penerapan
SOP tersebut, maupun pelatihan peningkatan penyaluran KPR kepada BPD di seluruh
Indonesia, baik secara kolektif maupun ekslusif.
Sejak
awal berdirinya pada 2005 hingga 31 Desember 2017 secara kumulatif dana dari
pasar modal yang disalurkan ke penyalur KPR melalui SMF mencapai
Rp35,63triliun.
Rinciannya,
terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp27,47triliun, dan sekuritisasi
senilai Rp8,1triliun dengan jumlah nasabah lebih dari 846.000 debitur KPR dari
Aceh sampai Papua.
Sejak
2009- 2017 SMF telah memfasilitasi 11 kali transaksi sekuritisasi, sedangkan,
untuk kerjasama pembiayaan, SMF juga telah bekerjasama dengan bank umum, bank
syariah, BPD dan perusahaan pembiayaan.
Dirjen
Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menambahkan, alokasi dana
KPR Subsidi dan SBUM kebutuhan anggaran yang diperlukan pada tahun ini mencapai
Rp6,09 triliun.
Adapun
rinciannya, KPR FLPP sebesar Rp2,18 triliun untuk 42.000 unit, KPR SSB senilai
Rp2,53 triliun untuk 225.000 unit , subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebesar
RP1,38 triliun untuk 344.500 unit.
“Untuk
mendukung program sejutar umah, maka kami akan mendorong BPD dapat berperan
lebih besar lagi dalam penyaluran KPR Subsidi dan SBUM dimana pada awal 2018
ini diawali dengan rapat koordinasi implementasi komitmen BPD seluruh Indonesia
untuk mendukung program satu juta rumah,” pungkasnya.
(HAP)
