Moneter.co.id – Sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) tengah
disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan kredit
bermasalah. Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara.
Plt Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
OJK Teguh Supangkat menyatakan, sebenarnya bank daerah sudah mempunyai program
transformasi. “Intinya, bank daerah telah mempunyai tiga sasaran,”
kata Teguh, Senin, 9 April 2018 dilansir Kontan.co.id.
Selain meningkatkan daya saing, bank daerah
juga berusaha memperkuat ketahanan serta kontribusi terhadap pembangunan
daerah. Untuk mencapai ini, bank berusaha memperkuat pengelolaan sumber daya
manusia dan budaya.
Baca juga: Isu Bank Riau Kepri Bakal Bangkrut 2 Tahun Lagi, OJK: Tidak Ada Indikasi
Kemudian, BPD juga berusaha meningkatkan
teknologi informasi dan pengembangan standarisasi standar operasi dan penguatan
manajemen risiko tata kelola.
Dikutip dari hasil audit BPK dalam dokumen
ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II/2017, ada beberapa penyimpangan
yang dilakukan BPD, seperti:
1. Penyaluran
kredit kepada debitur tak layak dan tak sesuai ketentuan.
2. BPD
tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.
3. Proses pemberian penambahan plafon
perpanjangan fasilitas kredit ke debitur tidak disertai analisis yang memadai.
4. Ada BPD
yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatiaan dalam mengelola kredit group. Ada
juga BPD yang tak optimal dalam menerapkan jaminan dalam kreditnya.
(HAP)
