Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran Rp1,65 triliun untuk memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung 4.127 lokasi kegiatan yang tersebar di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas manfaat pembangunan hingga ke tingkat desa dan kawasan terpencil.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan berbasis masyarakat menjadi salah satu program yang mendapat perhatian khusus karena manfaatnya dirasakan langsung oleh warga, baik dari sisi peningkatan kualitas infrastruktur maupun dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody saat memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dari pagu indikatif Kementerian PU tahun 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian anggaran dialokasikan untuk program IBM. Sebanyak Rp450 miliar disiapkan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) yang mencakup 2.000 lokasi pada sektor sumber daya air. Sementara Rp1,2 triliun dialokasikan bagi 2.127 lokasi kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Menurut Dody, kementeriannya terus melakukan konsolidasi untuk memastikan keberlanjutan program dan menjaga efektivitas pemanfaatan anggaran. “Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan,” katanya.
Program IBM dinilai memiliki efek berganda bagi masyarakat. P3TGAI mendukung peningkatan produktivitas pertanian melalui rehabilitasi jaringan irigasi. Sementara Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) diarahkan untuk memperluas akses layanan dasar sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.
Selain itu, Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi daerah. Pembangunan jembatan gantung juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas masyarakat di wilayah terpencil, terutama bagi pelajar dan petani yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Dody menegaskan setiap penggunaan anggaran negara harus menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. “Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akutabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Fokus pada pembangunan berbasis masyarakat tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
