Moneter.id – Bank Indonesia (BI) memiliki strategi dalam menekan defisit neraca transaksi
berjalan atau current account deficit
(CAD) yakni, dengan membidik sektor pariwisata.
“Pariwisata adalah pilihan tepat untuk memperkuat ekonomi Indonesia,”
kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Alasan pertama, kata Perry, pariwisata mampu meningkatkan cadangan
devisa negara yang tergerus sejak Februari lalu. Ditambah lagi, pada
kuartal I/2018, CAD mencapai 2,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Pilihannya adalah memberdayakan sektor pariwisata demi
meningkatkan devisa dalam negeri. Saat ini pariwisata menjadi penyumbang kedua
terbesar devisa Indonesia, setelah komoditas minyak sawit mentah. Sumbangan
devisa dari sektor pariwisata bahkan telah menggeser komoditas minyak dan gas,
serta batu bara dalam satu tahun terakhir,” ungkap Perry, belum lama ini.
Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), sumbangan devisa dari
pariwisata terus meningkat signifikan. Pada 2014, sektor pariwisata membukukan
pendapatan devisa sebesar US$10,69 miliar.
Torehan tersebut terkoreksi positif pada 2015 dengan torehan pendapatan
US$11,62 miliar. Pendapatan devisa dari sektor pariwisata makin melonjak tajam
pada 2016 dan 2017. Dengan pendapatan devisa masing-masing US$16,8 miliar dan
US$20 miliar.
Maka tidak heran jika pariwisata harus digenjot. Karena merupakan
satu-satunya sektor jasa yang paling potensial menyumbang devisa. Apalagi,
pariwisata tidak terpengaruh pergerakan harga komoditas di pasar dunia.
“Makanya, sektor ini perlu kami garap bersama agar bisa
menghasilkan devisa secara cepat,” imbuh dia.
Untuk itu BI bersama pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah
strategis untuk meningkatkan sektor pariwisata. Antara lain perbaikan iklim
pariwisata dan pengembangan infrastruktur pariwisata. Juga mendorong agar Desa
Wisata atau pengembangan UMKM yang turut mempromosikan secara bersama
pariwisata Indonesia.
Perry yakin hal tersebut tidak sulit. Pasalnya masih banyak yang bisa
dikembangkan pariwisata Indonesia. Terlebih lagi dibandingkan dengan negara
tetangga seperti Thailand.
“Makanya, BI akan mengandeng sejumlah pihak tidak terkecuali swasta
untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, BI juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangan
perizinan usaha terpadu berintegrasi atau yang dikenal dengan one single
submission atau OSS.
Menurut Perry, hal tersebut membuat perizinan usaha menjadi lebih mudah.
Karena proses perizinan menjadi sama baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Sehingga momen pertumbuhan ekonomi dan sektor yang tengah berkembang bisa
mendukung pengendalian transaksi berjalan dan juga bisa menciptakan lapangan
kerja.
“Sambil mencari terobosan untuk mengkoordinasikan dan menjaga momen
pertumbuhan ekonomi. Sekaligus mengelola defisit transaksi berjalan yang
aman,” pungkas Perry.
(TOP)
