Moneter.id – Bank Negara Indonesia atau BNI diminta untuk
bertanggungjawab dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dikeluhkan
masyarakat terkait penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang
diduga tidak sesuai aturan di wilayah Garut.
“BNI ini kan ditunjuk oleh pemerintah, jangan sampai
ini bermasalah,” kata Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dilansir Antara,
Senin (27/8).
Helmi mengatakan, pemerintah daerah telah mendapatkan laporan tentang berbagai
persoalan program BPNT di masyarakat sehingga pemerintah akan segera
menyelesaikannya.
Rencananya, kata dia, Pemerintah Kabupaten Garut akan memanggil seluruh pihak
terkait, termasuk perbankan BNI yang ditunjuk pemerintah pusat dalam
menyalurkan uang BPNT kepada masyarakat penerima manfaat. “Kami akan
memanggil BNI untuk melakukan evaluasi, melakukan perbaikan-perbaikan,”
ujar Helmi.
Helmi mengungkapkan, pemerintah daerah sudah mempelajari regulasi program BPNT
yang merupakan program Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat miskin.
Pemerintah daerah, kata dia, hanya mengawasi pelaksanaannya, dan tidak memiliki
kewenangan untuk mengelola maupun menjalankan program tersebut.
“Tidak boleh pemkab bermain, yang diamanatkan adalah BNI lalu menunjuk
agen dan penyuplai,” katanya.
Menurut dia, aturan yang diberlakukan sangat sederhana yakni uang dari BNI
disalurkan kepada masyarakat, lalu ada agen atau penyuplai yang menyiapkan
kebutuhan pokok masyarakat.
Masyarakat, kata dia, melalui agen khusus yang kerja sama dengan BNI dapat
membeli kebutuhan pokoknya seperti beras dan telur. “Saya yakin ini
(persoalan BPNT) bisa diatasi, pihak BNI penyalur agar memperbaiki jangan
sampai merugikan masyarakat,” pungkas Helmi.
Sebelumnya, pemerintah daerah mendapatkan laporan adanya beberapa warga
penerima manfaat BPNT mengeluhkan masalah barang yang dijual tidak sesuai
dengan harapan masyarakat.
(TOP)
