Moneter.id – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus melakukan
berbagai pelatihan dan pembinaan untuk mendorong penumbuhan wirausaha industri baru di lingkungan pondok pesantren melalui program
Santripreneur. Upaya pemberdayaan para santri tersebut, diyakini mampu meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga turut memacu perekonomian nasional.
“Dengan program Santripreneur ini, kami akan mendorong para santri, khususnya generasi milenial untuk
bisa berindustri dan berkreasi dengan berbagai program pelatihan yang mereka dapatkan,”
ujar Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto di Jakarta, Jumat (8/2).
Langkah strategis
ini sejalan dengan implementasi Making Indonesia 4.0 dan mengambil momentum
dari bonus demografi.
Kemenperin
mencatat, sepanjang tahun 2018, program
Santripreneur telah menjangkau 16 ponpes dan
membina sebanyak 3.220 santri.
Ke-16 ponpes itu, meliputi tujuh
ponpes di wilayah Jawa Barat, lima ponpes di Jawa Timur, tiga ponpes di Jawa Tengah, dan satu ponpes di Yogyakarta.
Adapun program pembinaan dan
pelatihannya, antara lain mengenai industri daur ulang sampah, konveksi busana muslim, makanan
dan minuman olahan, kerajinan, perbengkelan, pupuk organik cair, dan pendampingan
sertifikasi SNI garam beryodium. Kegiatan tersebut dirancang karena sudah ada komunitas dan keahlian yang
cukup di sejumlah ponpes.
Kemenperin pun
pernah menjalankan pilot
project Santripreneur, yakni berupa program bimbingan
teknis pengolahan ikan,
pembuatan alas kaki, dan pelatihan
pembuatan lampu Light
Emitting Diode (LED).
“Santripreneur
bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bertalenta di
lingkungan pesantren,
sehingga menjadi bekal para santi untuk belajar mandiri dan berwirausaha
sebelum terjun ke masyarakat,”
imbuhnya.
Di samping itu, guna
menyukseskan program Santripreneur, Kemenperin telah menggandeng Bank
Indonesia (BI) dalam memfasilitasi inkubator bisnis syariah mengenai keuangan
mikro syariah dan nonkeuangan seperti agrobisnis serta perdagangan dan jasa.
Inkubator bisnis syariah bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah
melalui pemberdayaan ekonomi pesantren.
Beberapa program pelatihan yang diberikan, antara
lain tentang motivasi
usaha dan penyusunan bisnis plan, pelatihan Rapid
Rural Appraisal (RRA), penyusunan Feasibility
Study (FS), pelatihan strategi marketing, serta pelatihan hukum bisnis,
fiqih mualah dan akad perbankan syariah. “Pondok pesantren ikut berperan dalam
mewujudkan kemandirian industri nasional,” tegas Airlangga.
Oleh karena itu, program
Santripreneur ditargetkan
menjadi salah satu wadah
untuk menjembatani santri-santri yang memiliki jiwa wirausaha agar lebih
inovatif dan berdaya saing. Dalam
hal ini, pemerintah mendorong para santri untuk memacu
kemampuannya dalam berwirausaha terutama melalui peningkatan etos kerja,
kreativitas dan inovasi, produktivitas, kemampuan membuat keputusan dan
mengambil risiko, serta kerja sama yang saling menguntungkan dengan menerapkan
etika bisnis.
Tumbuhnya wirausaha industri baru juga
dinilai akan memacu ketahanan ekonomi nasional semakin kuat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden, karena
dapat membawa efek berantai terhadap perekonomian seperti peningkatan pada
penyerapan tenaga kerja. “Maka itu, kunci utama untuk jadi entrepreneur sukses ada dua, yaitu pintar dan perbanyak
pertemanan,” ungkap Menperin.
Selain itu, Menperin
juga mengajak kepada generasi milenial
termasuk para santri untuk menjadi wirausaha industri di sektor digital.
Pasalnya, Indonesia ditargetkan masuk
dalam jajaran 10 besar negara ekonomi terkuat
di dunia pada tahun 2030, di mana salah satunya diharapkan melalui kontribusi
dari sektor industri digital.
Kemenperin telah menjalankan Lifeskill Program dan Pesantren
Animation Center (PAC). Lifeskill Program merupakan kegiatan pelatihan dan
pendampingan dalam pengembangan
potensi kreatif para santri maupun alumni yang terpilih dari beberapa ponpes untuk menjadi seorang profesional di
bidang seni visual, animasi dan multimedia sesuai standar industri saat ini.
“Sedangkan, kegiatan PAC untuk menyediakan wadah bagi para santri kreatif, yang telah
mendapatkan Lifeskill Program agar terus memproduksi karya digital animasi dan multimedia sehingga tercipta
keberlanjutan program sebelumnya yang telah diberikan,” paparnya.
Selanjutnya, guna mendorong
penumbuhan
industri kecil dan menengah (IKM) di era revolusi industri 4.0, Kemenperin juga telah merilis program e-Smart IKM. Program ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan Santripreneur. “Program e-Smart IKM memiliki
potensi besar untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, santri milenial perlu memanfaatkan,”
tuturnya.
Sejak diluncurkan pada Januari 2017,
peserta yang telah mengikuti e-Smart IKM sebanyak 4.925 pelaku usaha dengan total omzet
sudah melampaui Rp1,39
miliar. Kemenperin pun terus memacu tumbuhnya unicorn, pelaku startup yang
memiliki nilai valuasi di atas USD1 miliar.
Berdasarkan sektornya, industri logam
mendominasi hingga
40,99% dari total transaksi
di e-Smart IKM. Kemudian disusul dengan industri fesyen sebesar 30,13%, industri makanan dan
minuman 23,50%, industri herbal 1,22%, industri furnitur 0,90%, serta industri kreatif
dan lainnya 0,72%.
“Kami proyeksi, pesertanya akan terus
bertambah. Pada 2017,
kami menargetkan ada 1.000 pelaku usaha menjadi peserta e-Smart IKM, ternyata
antusiame dari para industri kecil sangat besar hingga realisasinya mencapai
1.730 IKM, kemudian pada 2018 terealisasi sebanyak 3.195 IKM,” paparnya.
Direktur Jenderal
Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Gati
Wibawaningsih menyampaikan,
Kemenperin menggagas platform e-commerce bertajuk
e-Smart IKM ini sebagai
salah satu upaya pemerintah
membangun sistem database IKM yang diintegrasikan melalui beberapa marketplace
yang sudah ada di Indonesia.
Menurut Gati, langkah strategis itu
sejalan dengan implementasi pada 10 program prioritas nasional yang terdapat di
dalam peta jalan Making Indonesia 4.0. “Pada poin ke-4, Kemenperin memfokuskan
pemberdayaan UMKM yang di dalamnya termasuk sektor IKM. Ini untuk menyiapkan
IKM kita memasuki era revolusi industri 4.0,” jelasnya.
Sampai saat ini, program e-Smart IKM
yang diluncurkan sejak tahun 2017 telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan
melibatkan lima lembaga, yaitu BI,
BNI, Google, iDeA serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain itu
menggandeng pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.
