Moneter.id – Menteri
Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan ada tujuh tantangan yang
saat ini dihadapi industri dalam negeri. Apabila hal tersebut bisa diselesaikan secara cepat dan
tepat, kami optimistis industri kita semakin tumbuh berkembang dan kompetitif.
“Hal
pertama yang menjadi tantangan di dunia industri Tanah Air, yakni tingginya harga
bahan baku,” kata ,”
kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta,
Rabu (11/12).
Menurutnya, kalau berbicara mengenai bahan
baku industri, salah satunya adalah gas untuk kebutuhan industri yang harganya
masih relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Tentunya ini akan mempengaruhi
daya saing industri di Tanah Air.
Di
samping itu, Kemenperin telah mengidentifikasi sejumlah bahan baku yang masih cukup
banyak dibutuhkan sektor industri di dalam negeri, di antaranya kondensat, gas,
naptha, biji besi, bahan penolong seperti katalis, scrap (besi bekas), kertas
bekas, dan nitrogen.
“Menjawab
tantangan terhadap kurangnya bahan baku ini, pemerintah mendorong tumbuhnya
industri hulu seperti sektor kimia dasar dan logam dasar,” tutur Agus.
Hal
kedua yang menjadi tantangan adalah perlunya penambahan infrastruktur seperti
pelabuhan dan akses jalan yang terintegrasi. Selanjutnya perluasan kawasan
industri di luar Pulau Jawa, sehingga terwujudnya Indonesia sentris.
“Kemenperin
akan terus mendorong adanya kawasan-kawasan industri di luar Jawa, khususnya
kawasan-kawasan industri yang terzonasi dan spesialisasi, terutama yang
berkaitan dengan dekatnya ketersediaan bahan baku agar industri bejalan lebih
efisien dan terlaksananya hilirisasi,” paparnya.
Tantangan ketiga, berkaitan dengan kurangnya
utility seperti seperti listrik, air, gas, dan pengolahan limbah (waste
treatment) di kawasan-kawasan yang diproyeksikan menjadi kawasan industri
baru.
“Khusus
untuk pengolahan limbah, Kemenperin berupaya melakukan pengembangan kawasan industri
terintegrasi yang dilengkapi dengan instalasi pengolah limbah,” imbuhnya.
Tantangan
keempat adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten. Salah
satunya untuk menjawab kebutuhan terhadap kemajuan teknologi, yang berkaitan
dengan industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas secara lebih efisien dan cepat.
“Upaya
yang sedang kami lakukan untuk menjawab tantangan kesiapan SDM industri, antara
lain adalah melalui pengembangan pendidikan vokasi yang link and match
dengan industri. Hal ini guna memenuhi ketersediaan SDM bidang industri yang
terampil,” tutur Menperin.
Tantangan
kelima berkaitan dengan mindset atau paradigma tentang limbah yang akan
terus disosialisasikan oleh Kemenperin. Selama ini ada persepsi di masyarakat bahwa
limbah harus dimusnahkan. Padahal limbah itu bisa diolah agar dapat
meningkatkan nilai tambahnya dan bisa dipakai sebagai bahan baku industri.
“Hal
ini perlu satu gerakan atau sosialisasi, bahwa limbah bisa bahan baku dari industri
itu sendiri,” tegasnya.
Tantangan keenam,
Industri Kecil dan Menengah (IKM). Sebab, IKM di Tanah Air masih membutuhkan
revitalisasi teknologi agar produktivitasnya lebih meningkat dan efisien.
Guna
menumbuhkan IKM di Tanah Air, Kemenperin telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus
(DAK) pengembangan industri kecil dan menengah (IKM). Anggaran ini dalam upaya
penumbuhan wirausaha industri baru, merevitalisasi sentra IKM serta pembangunan
infrastruktur penunjang IKM seiring dengan implementasi industri 4.0.
“Dengan
dukungan tersebut, diharapkan IKM dalam negeri mampu meningkatkan daya saingnya,”
ujar Agus.
Tantangan ketujuh, adalah akses pasar dan
tekanan impor. Guna menghadapi kendala itu, Kemenperin terus mendorong perluasan
pasar ekspor yang diimbagi dengan kebijakan safeguard terhadap barang-barang
dari luar negeri yang bisa menggangu industri dalam negeri.
“Kami
telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mendorong perluasan akses pasar dan
perlindungan industri dalam negeri ini. Ekuilibriumnya harus sedang kita cari secara
baik,” tandasnya.
Agus
menekankan, Kemenperin akan terus fokus mencari solusi dari tujuh tantangan
tersebut. ”Solusinya tidak bisa hanya datang dari Kemenperin, karena harus ada
orkestrasi dan sinergi. Dengan sinergi yang baik, kami optimis akan terjawab
dalam omnibus law yang sedang disusun,” pungkasnya.
