Moneter.id – Pengamat
Ekonomi Syariah Adiwarman A. Karim memprediksikan industri perbankan syariah
sekaligus bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Indonesia akan mulai
mengalami tekanan pada Juli 2020 akibat adanya pandemi COVID-19.
“Diprediksi akan mulai sangat dirasakan oleh perbankan
syariah di Indonesia pada Juli 2020,” katanya di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Katanya, hal tersebut berpotensi terjadi karena
terdapat indikasi meningkatnya kredit bermasalah (non performing loan/NPL) akibat dari nasabah yang mulai mengalami
gagal bayar pada April 2020.
“Kenaikan NPL masih dapat ditekan melalui adanya
kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional
Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-2019,” ucap Adiwarman.
Menurutnya, jika masing-masing perbankan syariah dan
BPRS dapat mengimplementasikan POJK 11/2020 terkait relaksasi kredit pembiayaan
secara cepat maka NPL akan mampu ditahan.
“Kalau kita bisa dengan cepat membuat SOP atau
kebijakan baru sehingga POJK 11/2020 bisa kita terapkan secepatnya maka yang
bisa kita manfaatkan dari aturan tersebut adalah NPL bisa ditahan,” ujarnya.
Selain itu, Adiwarman mengatakan potensi tergerusnya
pendapatan perbankan syariah dan BPRS juga menambah tekanan pada Juli
mendatang.
“Tergerusnya pendapatan bank karena itu menyebabkan
pada Juli tekanan akan sangat dirasakan oleh perbankan syariah terutama BPR
syariah,” tegasnya.
Sementara itu, ia menyatakan puncak masa krusial bagi
perbankan syariah terjadi pada Agustus 2020 yang merupakan bulan kelima nasabah
gagal bayar sehingga harus memiliki persiapan yang baik untuk menghadapi
potensi tersebut.
“Kalau kita sudah lewati Agustus 2020 nanti terjadi
perubahan yang signifikan di industri perbankan syariah Indonesia pada
September 2020,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada perbankan syariah
dan BPRS agar dapat bertahan dari goncangan yang akan terjadi mulai Juli hingga
Agustus 2020 dengan memanfaatkan berbagai peluang.
Adiwarman menjelaskan BPRS dapat menerapkan strategi
agar mampu bertahan seperti memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghadapi
kebijakan pembatasan wilayah kerja yang diatur dalam POJK.
“BPRS terkena peraturan pembatasan wilayah kerja namun
dengan kemajuan teknologi mereka dapat memanfaatkan itu sehingga bisa fleksibel
dan dinamis,” katanya.
