Moneter –
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebut usulan kebutuhan pendanaan Kementerian/Lembaga
untuk 2023 telah mencapai Rp1.249 triliun atau naik Rp348,3 triliun
dibandingkan 2022.
“Naiknya cukup besar dan sebanyak Rp476,7 triliun
diusulkan untuk prioritas, tapi kami lihat usulan belum fokus dan tajam,” ujar
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider Clasein
Hasudungan saat acara Kick Off Meeting Penyusunan RKP 2023 secara daring, Kamis
(17/2/2022).
Kata Scenaider, bahwa ketersediaan anggaran belanja
K/L Pagu 2023 diperkirakan akan lebih ketat dibandingkan tahun 2022.
Tahun 2023 merupakan tahun-tahun akhir RPJMN 2020-2024
sehingga K/L perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan/proyek dengan
mempertimbangkan kesiapan serta penuntasan proyek yang telah dimulai.
Contohnya, lanjut Scenaider penuntasan food estate yang hingga saat ini masih
jauh dari target RPJMN 2024. Seperti target area 165 ribu hektare di Kalimantan
Tengah dan di Sumatera Utara seluas 20 ribu hektar baru mencapai setengahnya.
Sehingga, dengan target yang besar dan lokasi yang
banyak perlu ditentukan fokus kawasan dan target yang akan diselesaikan pada
2024.
Untuk memperkuat alokasi pada prioritas, Bappenas pun
melakukan dua cara yakni penekanan alokasi seperti menyelesaikan pembangunan
infrastruktur agar tidak mangkrak, mengutamakan major project yang terkait langsung dengan peningkatan
produktivitas dan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dan
mempersiapkan kegiatan terjadwal yang dalam hal ini pemilu.
Cara kedua adalah penguatan integrasi dengan
meningkatkan dan memperkuat dana alokasi khusus, mengintegrasikan DAK dengan
subsidi dan mengintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan pendanaannya.,
serta mendorong pemanfaatan skema pendanaan lain seperti KPBU, BUMN/swasta dan creative financing.
“Kami harapkan project
yang bisa menghasilkan dana dan bisa positif secara finansial sebaiknya diserahkan
saja ke swasta,” ujarnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan rencana pembiayaan
pembangunan IKN. Ia merinci pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan akan
dibiayai oleh APBN dan khusus untuk perumahan, PKM, fasilitas masyarakat dan
aset lingkungan didanai oleh APBN dan KPBU.
Begitu juga dengan pembangunan jalan tol, non tol,
simpul konektivitas dan infrastruktur pendukung akan dibiayai oleh APBN. Namun
khusus untuk energi/kelistrikan dan telekomunikasi, pembangunannya akan didanai
oleh KPBU/BUMN/swasta. Sedangkan untuk pertahanan dan keamanan sepenuhnya
didanai oleh APBN.
“Bappenas bersama K/L akan memastikan kebutuhan IKN
2023 dengan mempertimbangkan perkembangan, kapasitas dan kesiapan,” kata dia.
