MONETER
– Pemerintah
menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun ke 2,16
sampai 2,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024.
“Kebijakan APBN 2024 akan tetap ekspansif terarah dan
terukur untuk terus mendukung transformasi ekonomi, defisit diperkirakan atau
direncanakan pada kisaran 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB supaya untuk
mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif dan berkesinambungan terus
dilakukan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/5/2023).
Kata Sri Mulyani, defisit tahun 2024 akan diwujudkan
seiring pendapatan negara yang ditargetkan meningkat di kisaran 11,08 persen
sampai 12,38 persen dari PDB.
Kemudian belanja negara mencapai 13,97 persen hingga
15,01 persen dari PDB, serta keseimbangan primer yang bergerak menuju positif
di kisaran defisit 0,43 persen, hingga surplus 0,00 persen dari PDB.
Sementara itu, rasio utang akan tetap terkendali dalam batas
yang tetap bijak atau prudent di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari
PDB.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan defisit dan rasio
utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan
primer yang positif.
Efektivitas pembiayaan investasi juga akan terus didorong
dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission
Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU).
Hal itu dilakukan dalam mengakselerasi pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Adapun kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan
proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN),
pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.
“Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan
pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan
magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak
hanya bertumpu pada pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024
diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan
kondusif,” kata Sri Mulyani.
Pada APBN 2023, pemerintah menetapkan defisit sebesar
2,84 persen dari PDB. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp2.463 triliun,
sementara belanja negara sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja
pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp814,7triliun.
