Perkembangan teknologi deepfake yang semakin canggih dan mudah diakses kini menjadi ancaman serius bagi sektor perbankan dan jasa keuangan di Indonesia. Gelombang penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI) ini dinilai berpotensi melemahkan infrastruktur keuangan digital yang telah dibangun selama satu dekade terakhir.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia bersama ADVANCE.AI di Jakarta. Acara bertajuk “AI, Risk and Regulation: Navigating Deepfake Challenges in Indonesia’s Digital Economy” ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pakar teknologi untuk membahas strategi menghadapi ancaman yang disebut sebagai “tantangan penentu bagi ekonomi digital Indonesia.”
Dalam diskusi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa ancaman deepfake kini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah menjadi risiko nyata. Berdasarkan laporan OJK dan Indonesia Anti Scam Centre (IASC), tercatat sekitar 274.000 kasus penipuan keuangan sepanjang akhir 2024 hingga 2025, dengan total kerugian masyarakat yang diperkirakan melampaui Rp6 triliun.
Modus kejahatan pun semakin beragam, mulai dari penggunaan wajah sintetis untuk lolos verifikasi Know Your Customer (KYC), hingga penipuan berbasis kloning suara untuk otorisasi transaksi. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital, yang membuka peluang eksploitasi pada proses onboarding jarak jauh.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK, Indah Iramadhini, menegaskan pentingnya penguatan sistem keamanan. “Kami mengharapkan lembaga jasa keuangan menerapkan autentikasi berlapis, verifikasi liveness yang kuat, serta deteksi anomali secara real-time sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar fitur tambahan,” ujarnya.
Diskusi panel dalam forum tersebut mengangkat empat fokus utama, yakni respons regulator terhadap AI, teknologi deteksi dan verifikasi identitas, koordinasi lintas industri, serta pengalaman implementasi di lapangan. Dari sisi teknologi, ADVANCE.AI memaparkan bahwa solusi untuk mendeteksi deepfake sebenarnya sudah tersedia, namun tantangan terletak pada penerapan secara luas dan terintegrasi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, menekankan pentingnya pendekatan yang adaptif. Menurutnya, setiap institusi memiliki profil risiko yang berbeda sehingga strategi mitigasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.
Hal senada disampaikan Government Relations Director ADVANCE.AI Indonesia, Entin Rostini. Ia menilai bahwa pelaku penipuan bergerak lebih cepat dari banyak institusi, namun teknologi pencegahan sebenarnya sudah cukup matang. “Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikannya dalam skala besar dan mengintegrasikannya ke seluruh proses,” ujarnya.
