Peluncuran Ekosistem Motor Listrik Nasional (MOLINAS) oleh Presiden Prabowo Subianto memperjelas arah pemerintah untuk memperkuat industri kendaraan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM). WRI Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai langkah tersebut dapat diperluas dengan peta jalan yang bertahap dan terukur sebagai pilar ekosistem kendaraan listrik nasional.
Peluncuran MOLINAS berlangsung ketika pemerintah juga sedang mengkaji penataan akses Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu. Kedua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM mulai dibahas dari dua sisi, yaitu siapa yang perlu menerima dukungan negara dan bagaimana mengurangi kebutuhan terhadap BBM itu sendiri.
Kedua kebijakan tersebut menjawab dua sisi persoalan energi transportasi. Penataan Pertalite dapat membuat dukungan pemerintah lebih tepat sasaran. Elektrifikasi dan peningkatan efisiensi kendaraan dapat membantu mengurangi kebutuhan terhadap BBM itu sendiri.
Dua lembaga tersebut menilai MOLINAS dapat menjadi langkah awal yang strategis. Namun dampak terhadap pengurangan konsumsi BBM akan semakin besar apabila arah yang sama diterapkan ke seluruh pasar melalui standar efisiensi kendaraan pada tingkat produsen serta peningkatan bertahap pangsa kendaraan nol emisi dalam penjualan kendaraan baru. Keduanya dapat mengurangi pertumbuhan kebutuhan BBM dari sektor transportasi, sekaligus memberi waktu bagi industri untuk merencanakan produk, teknologi, dan investasi.
“Presiden sudah menetapkan arah yang jelas mengenai masa depan elektrifikasi transportasi Indonesia. Langkah berikutnya adalah memastikan visi tersebut diterjemahkan ke dalam peta jalan yang terukur dan dapat dilaksanakan lintas sektor. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan kepastian bagi industri sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar I Made Vikannanda, Senior Manager for Resilient Cities and Transport World Resources Institute (WRI) Indonesia.
Efisiensi Transportasi dan Ketahanan Energi
Elektrifikasi tidak hanya membantu mengelola kebutuhan energi transportasi. Setiap liter bahan bakar minyak (BBM) impor yang digantikan oleh listrik produksi dalam negeri juga berarti tekanan yang lebih ringan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ketergantungan yang lebih kecil terhadap gejolak harga minyak global.
Berdasarkan kompilasi data WRI Indonesia, gejolak harga minyak dunia berulang kali diikuti lonjakan belanja subsidi dan kompensasi energi pemerintah. Pada 2008, realisasi belanja mencapai Rp223,1 triliun dari anggaran Rp116,8 triliun; pada 2011 mencapai Rp255,6 triliun dari anggaran Rp139,9 triliun; dan pada 2022 mencapai Rp551,2 triliun dari anggaran Rp152,5 triliun. Pola ini menunjukkan pentingnya mengurangi kebutuhan BBM di sektor transportasi untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi kerentanan fiskal terhadap gejolak harga minyak global.
Manfaat awal elektrifikasi juga mulai terlihat lewat analisis ICCT. Analisis ini memperkirakan pertumbuhan kendaraan listrik telah membantu mengurangi tekanan terhadap belanja energi pemerintah. Pada 2025, penghematan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar melalui penggantian sebagian konsumsi BBM dengan listrik yang diproduksi di dalam negeri.
Dua temuan tersebut menunjukkan peluang yang sama, yaitu semakin efisien penggunaan energi di sektor transportasi, semakin besar ruang untuk mengurangi kebutuhan BBM dan memanfaatkan listrik yang diproduksi di dalam negeri.
Tiga Pilar untuk Peta Jalan Elektrifikasi
Rekomendasi WRI Indonesia dan INDEF untuk fase lanjutan dari kebijakan kendaraan nasional terdiri dari tiga pilar berikut.
- Orkestrasi kebijakan lintas sektor dengan menunjuk satu lembaga sebagai orkestrator nasional untuk menyelaraskan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Sistem data yang transparan dan evaluasi berkala dapat membantu memastikan kebijakan tetap sesuai dengan perkembangan pasar dan teknologi.
- Kejelasan arah pasar dan penguatan industri di sisi suplai. Peta jalan transisi dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan peningkatan efisiensi dan penurunan emisi kendaraan menuju kendaraan nol emisi, dengan kebijakan standar efisiensi kendaraan pada tingkat produsen dan target pangsa penjualan kendaraan nol emisi (sales requirements) yang meningkat secara bertahap sebagai kerangkanya. Kejelasan arah ini juga perlu didukung penguatan manufaktur dalam negeri, pengembangan rantai pasok, penambahan pilihan model kendaraan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya, dengan memperhatikan kebutuhan tiap segmen mulai dari sepeda motor dan mobil penumpang hingga bus, truk, dan kendaraan komersial.
- Stimulus permintaan yang konsisten dan terprediksi di sisi permintaan. Insentif fiskal dan nonfiskal yang lebih terprediksi, skema pembiayaan, serta instrumen fiskal berbasis emisi dapat menjadi pilihan untuk memperkuat sisi permintaan. Penerapan stimulus dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi fiskal daerah, serta pajak kendaraan yang sudah berlaku. Pengadaan kendaraan nol emisi pada armada pemerintah, BUMN, dan perusahaan dapat mendorong permintaan awal sekaligus membuka peluang penghematan energi dan biaya operasional.
