Pemerintah menambah anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk 2027 menjadi Rp114,59 triliun. Tambahan Rp16,12 triliun dari pagu indikatif awal akan memperkuat pembangunan konektivitas, irigasi, fasilitas strategis hingga infrastruktur dasar yang dinilai menjadi penopang produktivitas ekonomi.
Anggaran tersebut resmi ditetapkan dalam Rapat Kerja Kementerian PU bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (2/9/2026). Sebelumnya, Kementerian PU hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun. Tambahan anggaran terdiri atas Rp14,41 triliun rupiah murni dan Rp1,71 triliun non-rupiah murni.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, anggaran 2027 akan diarahkan untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”.
Menurut Dody, infrastruktur memiliki peran langsung dalam memperkuat aktivitas ekonomi, mulai dari sektor pangan hingga industri. Karena itu, belanja Kementerian PU akan difokuskan pada proyek yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal. Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Dody.
Porsi terbesar anggaran Kementerian PU 2027 akan mengalir ke Direktorat Jenderal Bina Marga dengan nilai Rp37,30 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan, preservasi serta pembangunan jembatan, pembangunan flyover dan underpass, hingga jalan tol.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan Rp32,57 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk revitalisasi sekolah keagamaan, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III, pembangunan perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta berbagai prasarana kesehatan, peribadatan, olahraga dan perekonomian.
Sektor sumber daya air juga mendapat porsi besar dengan anggaran Rp30,66 triliun. Kementerian PU akan menggunakannya untuk pembangunan bendungan ongoing, rehabilitasi jaringan irigasi, pengendalian banjir dan sedimen, pengamanan pantai, peningkatan kapasitas air baku serta program P3-TGAI.
Adapun Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh Rp12,15 triliun untuk pembangunan dan peningkatan SPAM, perluasan layanan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan serta bangunan gedung. Kemudian Rp1,91 triliun dialokasikan untuk dukungan manajemen dan teknis.
Tak hanya mengandalkan proyek infrastruktur berskala besar, Kementerian PU juga memperkuat pembangunan berbasis masyarakat. Sebanyak Rp7,06 triliun dialokasikan untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di 17.412 lokasi sepanjang 2027.
Anggaran tersebut mencakup 13.296 lokasi P3TGAI, 128 unit jembatan gantung serta 3.988 lokasi program IBM bidang permukiman yang terdiri dari PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK dan TPS3R.
Dody memastikan pemerintah akan menjaga agar pelaksanaan program infrastruktur pada 2027 tetap fokus dan realistis. Dengan demikian, kenaikan anggaran diharapkan tidak berhenti pada peningkatan belanja pemerintah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” kata Dody.
