Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi mulai aktif pada tahun 2027 mendatang.
“LPS saat ini masih menyusun Peraturan LPS (PLPS) sebagai payung hukum implementasi kebijakan tersebut. Namun, aktivasi program nantinya akan menyesuaikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) serta hasil koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, Sabtu (5/9/2026)
Saat ini, LPS tengah menyiapkan PLPS yang mengatur pendaftaran keanggotaan. Namun, mekanisme keanggotaan bagi perusahaan asuransi akan berbeda dengan perbankan, di mana perusahaan asuransi memiliki persyaratan tertentu untuk bisa masuk dalam skema penjaminan.
“Persyaratan itu salah satunya berkaitan dengan kondisi permodalan dan tingkat kecukupan modal berbasis risiko (Risk-Based Capital/RBC). Adapun persyaratan lain masih dalam pengembangan pembahasan,” ujar Anggito.
“Kalau bank itu kan wajib sebagai anggota LPS. Kalau asuransi kan tidak, ada persyaratannya. Yang sudah ada modalnya, RBC-nya, kecukupan modalnya, dan yang lain-lain. Nanti sedang kami rumuskan,” jelas dia.
Sebelumnya, OJK menyatakan perusahaan asuransi harus memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat mengikuti program penjaminan polis. Salah satu indikator yang menjadi acuan adalah tingkat solvabilitas atau RBC minimal 120 persen sesuai ketentuan OJK.
Program Penjaminan Polis ditargetkan mulai berlaku pada 2028 sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Skema tersebut nantinya akan dikelola oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan mekanisme, antara lain mencakup pembayaran iuran awal dan iuran berkala dari perusahaan asuransi peserta.
Nilai manfaat yang dijamin dalam program tersebut diperkirakan mencapai maksimal Rp500 juta per polis. Nilai tersebut disebut telah mencakup lebih dari 80 persen pemegang polis.
