Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (29/9/2026). Pemerintah menyiapkan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dengan defisit anggaran dijaga pada level 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan desain APBN 2027 diarahkan untuk memberikan ruang bagi pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kesehatan fiskal. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui belanja yang ekspansif, tetapi tetap terarah dan terukur.
“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Suahasil.
Dalam APBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.435,1 triliun. Dengan belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun, pemerintah menyiapkan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun yang akan dilakukan secara inovatif dan terukur.
Besarnya belanja negara tersebut akan diarahkan untuk menopang sejumlah sektor strategis yang dinilai berperan terhadap pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi. Pemerintah menetapkan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Di luar delapan prioritas tersebut, pemerintah juga memasukkan sejumlah program pendukung, antara lain pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.
Dari sisi alokasi, sektor pendidikan menjadi salah satu penerima anggaran terbesar dengan pagu Rp824 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial dan Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan.
Menurut Suahasil, besarnya anggaran tersebut tidak semata-mata mencerminkan ukuran belanja pemerintah, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan negara.
“Angka-angka ini bukan sekadar target fiskal. Di baliknya terdapat tanggung jawab pemerintah untuk menjaga momentum pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah dikelola secara hati-hati dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya.
Pengesahan APBN 2027 sekaligus memberikan kerangka fiskal bagi pemerintah untuk menjalankan agenda pembangunan pada tahun depan. Dengan defisit yang ditetapkan sebesar 2,4% PDB, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong perekonomian dan keberlanjutan fiskal.
Suahasil mengatakan proses pembahasan bersama DPR RI berlangsung secara dinamis dan konstruktif. Pemerintah menilai proses tersebut turut memperkuat desain APBN 2027 agar semakin matang dan akuntabel.
Pemerintah selanjutnya berharap APBN 2027 dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja yang lebih terarah pada program prioritas nasional.
