Pemerintah menghadapi tantangan menjaga ruang fiskal di tengah peningkatan penerimaan negara dan kebutuhan belanja yang tetap besar. Hingga akhir September 2026, penerimaan negara tumbuh dengan dukungan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kinerja APBN masih sesuai dengan desain anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun. Meski defisit meningkat dibandingkan posisi bulan sebelumnya, pemerintah menilai pelaksanaan anggaran tetap terkendali di tengah volatilitas pasar keuangan dan ketidakpastian ekonomi global.
“Jadi ini on track. Kita menuju pelaksanaan APBN yang memang dari awal, sejak ditetapkan didesain untuk defisit. Nah, defisitnya kalau bulan lalu, kalau ingat data bulan lalu bisa dilihat lagi, defisit bulan lalu 0,9 persen. Hari ini, per akhir September 1,2 persen,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Hingga September 2026, penerimaan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN. Adapun belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun, setara 69,2% dari pagu anggaran. Selisih antara penerimaan dan belanja tersebut menghasilkan defisit Rp319 triliun.
Dari sisi pendapatan, penerimaan pajak menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp1.607,6 triliun, tumbuh 24,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun atau naik 8,5%, sementara PNBP melonjak 41,7% menjadi Rp492,3 triliun.
Pertumbuhan penerimaan tersebut menjadi modal bagi pemerintah untuk menjaga kesinambungan pembiayaan program prioritas. Namun, capaian pendapatan yang meningkat belum cukup untuk menutup kebutuhan belanja negara yang lebih besar.
Belanja pemerintah pusat tercatat Rp2.061,3 triliun atau 65,4% dari pagu APBN. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga subsidi dan kompensasi energi.
Pemerintah perlu menjaga agar penyerapan anggaran tetap efektif sekaligus memastikan belanja memberikan dampak terhadap perekonomian. Di tengah kebutuhan pembiayaan yang terus berjalan, kualitas belanja menjadi sama pentingnya dengan pencapaian target realisasi anggaran.
Tekanan fiskal juga dapat muncul dari perubahan harga komoditas global. Kenaikan harga minyak, misalnya, berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas, tetapi pada saat bersamaan dapat memperbesar beban subsidi dan kompensasi energi. Dengan demikian, keuntungan dari kenaikan penerimaan komoditas tidak selalu berbanding lurus dengan perbaikan keseimbangan APBN.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menghadapi tantangan mempertahankan kepercayaan pasar ketika suku bunga global masih tinggi dan volatilitas meningkat. Kondisi tersebut membuat kredibilitas pengelolaan anggaran menjadi penting, terutama dalam menjaga persepsi risiko investasi Indonesia dan mengendalikan biaya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Suahasil menegaskan, pemerintah akan mempertimbangkan kondisi pasar dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian dan fleksibilitas penerbitan SBN.
“Yang paling penting di dalam menahan spread ini adalah kredibilitas. Kita dipercaya. Ini yang menjadi poin utama saya dalam mengelola APBN. APBN-nya menumbuhkan, APBN-nya melindungi masyarakat, APBN-nya harus bisa dipercaya. Dan ini adalah modal kita,” tegasnya.
Kredibilitas fiskal menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi. Ketika persepsi risiko meningkat, biaya pendanaan berpotensi ikut tertekan. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang konsisten dapat membantu mempertahankan kepercayaan investor terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kewajibannya.
Ke depan, tantangan pemerintah bukan hanya menjaga penerimaan tetap tumbuh, melainkan juga mengendalikan dinamika belanja dan memastikan kebutuhan pembiayaan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal. Perkembangan harga energi, penerimaan pajak, serta kondisi pasar SBN akan memengaruhi ruang gerak pemerintah pada sisa tahun anggaran.
Suahasil menegaskan APBN tetap diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
“Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan mudah-mudahan menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari perekonomian kita,” pungkasnya.
Dengan defisit mencapai 1,24% PDB pada akhir September, pemerintah masih memiliki ruang untuk melanjutkan belanja hingga penghujung tahun. Namun, konsistensi penerimaan, efektivitas belanja, dan kemampuan menjaga kepercayaan investor akan menjadi penentu apakah APBN dapat menjalankan fungsi sebagai pendorong pertumbuhan tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal.
