Pemerintah menargetkan penurunan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi 2,4% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2027, dari estimasi sekitar 2,85% pada 2026. Target tersebut menandai upaya pemerintah memperketat pengelolaan fiskal sekaligus menjaga belanja negara tetap menopang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pengelolaan APBN harus mengedepankan kredibilitas, transparansi, dan efisiensi agar tetap dipercaya masyarakat serta komunitas internasional. Menurutnya, kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya belanja, tetapi juga ketepatan alokasi dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Pemerintah Republik Indonesia itu adalah pemerintah yang harus bisa dipercaya oleh semua pihak. Dipercaya oleh rakyatnya, dipercaya oleh komunitas internasional. APBN sebagai alatnya juga harus bisa dipercaya,” ujar Suahasil dalam wawancara bersama Retno Pinasti di Gedung AA Maramis, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Suahasil menegaskan, APBN yang kredibel harus dikelola secara tertib, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Pemerintah tetap merancang anggaran yang ekspansif untuk mendukung perekonomian, tetapi pelaksanaannya harus terukur agar tidak menimbulkan pemborosan.
“Terukur, bukan jor-joran, tetapi memang belanja yang dimaksudkan untuk bisa menyentuh kehidupan masyarakat, pelayanan publik harus jalan, operasional pemerintahan cukup efisien, perlindungan sosial harus kita jaga, infrastruktur dasar, infrastruktur perdesaan, infrastruktur sosial harus dibiayai dari APBN,” jelasnya.
Penurunan target defisit menjadi 2,4% PDB pada 2027 menjadi salah satu instrumen untuk menjaga disiplin fiskal. Pemerintah ingin menekan kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara tanpa menghilangkan peran APBN dalam membiayai program prioritas.
“Untuk APBN 2027, kita mendesain APBN dengan defisit 2,4% dari PDB. Ini adalah pesan dari Bapak Presiden kita. APBN betul-betul dibuat lebih efisien,” ucap Suahasil.
Meski demikian, pencapaian target defisit tersebut akan bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga penerimaan negara sekaligus mengendalikan belanja. Jika penerimaan meleset dari perkiraan, ruang fiskal dapat menyempit dan kebutuhan penyesuaian anggaran berpotensi meningkat.
Suahasil menjelaskan, efisiensi belanja tidak dilakukan melalui pemangkasan anggaran secara reaktif ketika muncul tekanan penerimaan. Pemerintah, kata dia, menerapkan efisiensi secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran, dengan tetap menjaga pendanaan program prioritas nasional yang terbagi dalam delapan bidang utama.
Salah satu fokusnya adalah memastikan program Badan Gizi Nasional (BGN) berjalan secara efisien tanpa mengurangi kualitas layanan dan ketepatan sasaran. Pemerintah juga menekankan tata kelola penyaluran anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di daerah.
Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pengendalian defisit tidak hanya diarahkan pada pembatasan belanja, tetapi juga pada peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Tantangannya adalah memastikan efisiensi operasional benar-benar menekan biaya yang tidak produktif, bukan mengurangi kualitas layanan publik atau memperlambat pelaksanaan program prioritas.
Di sisi pembiayaan, pemerintah menerapkan strategi diversifikasi portofolio penerbitan surat utang, baik dalam denominasi rupiah maupun valuta asing. Strategi ini ditujukan untuk memperluas sumber pembiayaan sekaligus mengelola risiko yang melekat pada komposisi utang pemerintah.
Suahasil juga menilai penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel kepada masyarakat domestik, termasuk Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Savings Bond Ritel (SBR), sebagai pilihan pembiayaan yang positif. Melalui instrumen tersebut, pemerintah dapat menjangkau investor individu di dalam negeri.
Menurutnya, pembelian SBN ritel oleh masyarakat domestik turut menjaga agar pembayaran bunga surat utang kembali beredar di perekonomian nasional. Namun, pengelolaan portofolio pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan biaya bunga, profil jatuh tempo, serta risiko perubahan nilai tukar pada utang valuta asing.
Selain disiplin fiskal dan strategi pembiayaan, Kementerian Keuangan juga menempatkan integritas aparatur sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Suahasil memastikan penguatan integritas akan terus dilakukan di seluruh kantor pelayanan Kemenkeu.
“Kita tidak akan memberi ruang kepada pencederaan integritas, korupsi, dan hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Bagi pemerintah, kepercayaan terhadap APBN menjadi faktor penting untuk menjaga keyakinan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Transparansi anggaran, konsistensi kebijakan fiskal, dan integritas pelaksana menjadi elemen yang menentukan kredibilitas tersebut.
Dengan target defisit 2,4% PDB pada 2027, pemerintah menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan konsolidasi fiskal dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan. Keberhasilan strategi ini akan ditentukan oleh realisasi penerimaan negara, disiplin belanja, efektivitas program prioritas, serta kemampuan pemerintah mengelola pembiayaan tanpa menambah tekanan berlebihan terhadap anggaran pada tahun-tahun mendatang.
