Pengembangan hilirisasi mineral kritis di Indonesia dinilai perlu diimbangi dengan komitmen kuat terhadap perlindungan lingkungan, keselamatan pekerja, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Pasalnya, peningkatan investasi dan penguatan industri pengolahan mineral juga menghadirkan tantangan sosial dan ekologis di sejumlah wilayah pertambangan.
Indonesia memiliki posisi strategis dalam rantai pasok mineral global, terutama komoditas nikel. Produksi bijih nikel nasional pada 2025 mencapai 2,6 juta ton dengan cadangan sekitar 62 juta ton. Kebijakan hilirisasi melalui pembatasan ekspor bahan mentah turut mendorong investasi di sektor pengolahan mineral yang sepanjang 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen.
Penguatan industri mineral juga dilakukan melalui pembentukan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) dan Badan Industri Mineral (BIM). Selain itu, terdapat kerja sama pengolahan mineral tanah jarang atau rare earth antara PT Timah dan Perminas di Bangka Belitung.
Namun, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Ekspansi pertambangan menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial, mulai dari bencana ekologis di kawasan tambang nikel Sulawesi Tengah hingga tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat O’Hongana Manyawa di Halmahera Tengah.
Aspek keselamatan pekerja juga menjadi perhatian. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat terdapat 104 kecelakaan kerja di industri nikel selama periode 2019–2025 dengan 107 korban jiwa. Sementara itu, longsor tambang bawah tanah Freeport pada September 2025 mengakibatkan tujuh pekerja meninggal dunia.
Direktur Eksekutif PRAKARSA sekaligus Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia, Victoria Fanggidae, menegaskan keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya investasi dan nilai ekspor. Pemerataan manfaat ekonomi serta perlindungan masyarakat yang terdampak harus menjadi bagian penting dalam penilaian keberhasilan kebijakan tersebut.
Menurutnya, pembiayaan perbankan untuk sektor mineral kritis juga harus disertai penerapan uji tuntas hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan, transparansi, serta akuntabilitas. Dengan demikian, investasi yang masuk tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, turut menyoroti pentingnya dukungan riset dan inovasi dalam pengembangan industri mineral kritis. Riset diperlukan untuk mengidentifikasi dampak sosial dan ekologis secara menyeluruh sekaligus mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menekankan bahwa investasi hilirisasi harus mampu menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Pembangunan, Surya Deva, juga mengingatkan bahwa agenda transisi energi harus tetap menjamin hak masyarakat atas tanah, lingkungan yang sehat, serta kesempatan untuk terlibat dalam menentukan masa depan wilayah mereka.
Di tingkat global, kebutuhan mineral kritis diperkirakan terus meningkat seiring percepatan transisi energi. Panel Mineral Kritis PBB memproyeksikan kebutuhan mineral kritis dunia meningkat hampir tiga kali lipat pada 2030. Panel tersebut juga menekankan tujuh prinsip panduan, termasuk penghormatan terhadap HAM, pembagian manfaat ekonomi (benefit sharing), dan pembiayaan yang bertanggung jawab.
Merespons berbagai tantangan tersebut, Koalisi ResponsiBank Indonesia mendorong empat agenda strategis. Pertama, melibatkan generasi muda dalam penyusunan kebijakan transisi energi. Kedua, memperkuat pengawasan masyarakat sipil terhadap pembiayaan mineral kritis.
Ketiga, menerapkan standar bisnis dan rantai pasok yang bertanggung jawab. Keempat, mengembangkan mekanisme pembagian manfaat ekonomi secara adil bagi daerah penghasil mineral dan masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
