Pemerintah berencana mengkaji pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan mineral atau smelter baru yang menghasilkan produk setengah jadi. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi arah kebijakan hilirisasi mineral agar hasil produksi tidak seluruhnya bergantung pada pasar ekspor, tetapi dapat dilanjutkan menjadi produk jadi di dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan industri hilirisasi Indonesia saat ini didominasi produk olahan yang mencapai sekitar 60 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu ditinjau kembali agar produksi komoditas memiliki nilai tambah lebih besar melalui pengembangan industri lanjutan di dalam negeri.
Dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026), Bahlil menyampaikan pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan pembatasan atau moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Ia juga telah meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) melakukan kajian terhadap kelanjutan pembangunan fasilitas tersebut.
Bahlil turut menyoroti kondisi pasar nikel global yang mengalami kelebihan pasokan atau oversupply. Dari total kebutuhan nikel dunia sekitar 3,5 juta ton per tahun, saat ini terjadi kelebihan pasokan hampir 800.000 ton. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan harga nikel di pasar internasional akibat produksi yang melimpah.
Menurut Bahlil, kebijakan hilirisasi tetap perlu dilanjutkan, tetapi harus diarahkan agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Pemerintah ingin bahan baku hasil pengolahan smelter tidak seluruhnya diekspor dalam bentuk setengah jadi, melainkan diproses lebih lanjut menjadi barang jadi di dalam negeri.
“Sudah saatnya kita menyetop ekspor nikel, kemudian kita membangun industri hilirisasi agar dapat bernilai tambah,” ungkapnya.
