Moneter.co.id – Pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) dalam revisi Undang-undang (UU) No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) diharapkan dapat memperkuat posisi PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan industri migas nasional.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, revisi UU Migas diharapkan mampu mengembalikan Pertamina sebagai pengatur juga sebagai pelaksana kegiatan hulu migas nasional.
“Hal itu sesuai dengan otoritasnya kembali kepada negara sehingga tidak mudah diintervensi kepentingan asing,” ucapnya, Kamis (24/8)
Ini juga sesuai dengan putusan Mahjamah Konstitusi No 36 Tahun 2012 yaitu, kuasa usaha pertambangan wajib diberikan kepada BUMN bukan bentuk perwakilan dari pemerintah. “Revisi UU Migas sebaiknya memperkuat Pertamina dalam perannya di sektor migas sesuai amanat putusan MA,” ujarnya.
Agus menjelaskan, pembentukan BUK memerlukan proses panjang. Pihaknya mendesak pemerintah bersama dapat segera merampungkan revisi UU Migas yang dijadwalkam selesai tahun depan.
“Menurunnya investasi hulu migas beberapa tahun terakhir disebabkan salah satunya masalah kepastian investasi. Kondisi ini penting bagi pemerintah dan DPR segera meneyelasaikan revisi UU Migas,” kata dia.
Sementara itu, pakar migas dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Khalid Syeirezi mengungkapkan revisi UU Migas sebagai momentum mengembalikan kejayaan Pertamina sesuai UU No 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
Ia menjelaskan, Pertamina berperan sebagai pengatur juga pelaksana usaha migas nasional bukan dipegang oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah.
Namun, Pertamina juga tetap harus diawasi di bawah pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Pihaknya meyakini, dengan memperkuat Pertamina dapat mendorong cita-cita perusahaan migas milik negara ini sebagai world class energy.
“Kuasa pertambangan tetap di pemerintah sedangkan untuk kuasa usaha pertambangan diserahkan kepada Pertamina. Tidak perlu lembaga utusan pemerintah,” pungkasnya. (Sam)
