Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin luas di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap kebutuhan perlindungan data yang lebih ketat. Di tengah meningkatnya integrasi AI dalam layanan digital, isu keamanan data tidak lagi sekadar mencegah kebocoran, tetapi juga memastikan informasi tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Dalam konteks ini, autentikasi yang kuat dipandang sebagai elemen utama dalam membangun ekosistem digital yang aman dan dapat dipercaya.
Isu tersebut mengemuka dalam Garuda AI Impact Summit 2026, yang turut menyoroti tantangan implementasi AI di berbagai sektor. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa tantangan AI kini semakin kompleks, tidak hanya terkait aspek teknologi, tetapi juga menyangkut literasi digital, tingkat kepercayaan publik, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi transformasi digital.
Nezar menekankan bahwa kesenjangan di era AI tidak lagi hanya terjadi antara mereka yang memiliki akses internet dan yang tidak, melainkan juga antara kelompok yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan mereka yang tertinggal dalam arus perubahan teknologi tersebut.
Pada sesi diskusi panel bertajuk AI for Digital Public Services, Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menyoroti bahwa keberhasilan adopsi AI sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan sistem digital. Ia menegaskan bahwa keamanan dan kenyamanan tidak boleh dipertentangkan dalam pengembangan layanan digital modern.
“Transformasi digital tidak harus mengorbankan keamanan demi kenyamanan, maupun sebaliknya. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya justru dapat berjalan beriringan,” ujar Niki.
Niki juga menjelaskan bahwa konsep perlindungan data dapat dipahami melalui analogi penggunaan kriptografi, sebagaimana yang kerap dimanfaatkan dalam serangan ransomware untuk mengunci data korban. Menurutnya, prinsip yang sama justru dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan data sejak awal.
“Kalau pelaku fraud menggunakan kriptografi untuk mengunci data kita, maka kita perlu mengunci datanya terlebih dahulu supaya orang lain tidak bisa menggunakannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setelah data diamankan, pengelolaan akses menjadi aspek penting yang harus dikendalikan melalui sistem autentikasi yang kuat. Sistem tersebut harus mampu memastikan identitas pengguna, otorisasi akses, serta kemampuan pelacakan setiap aktivitas dalam sistem digital.
Menurut Niki, urgensi penguatan autentikasi semakin tinggi karena hampir 95% kasus pelanggaran keamanan siber secara global disebabkan oleh kelemahan pada sistem autentikasi. Mekanisme autentikasi sendiri mencakup kombinasi faktor pengetahuan, biometrik, serta kepemilikan perangkat.
Ia juga mengingatkan bahwa kebocoran data pribadi membuat data tersebut tidak lagi dapat dijadikan dasar validasi identitas secara aman. Selain itu, ancaman siber berbasis AI kini semakin berkembang, tidak hanya menyasar wajah dan suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga perilaku pengguna.
Di akhir diskusi, Niki menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam membangun ekosistem identitas digital nasional yang semakin kuat. Ia menilai Indonesia telah memiliki standar verifikasi identitas yang sejalan dengan praktik global dan terus diperkuat melalui regulasi yang adaptif.
“Saya optimis AI dapat menjadi game changer bagi keamanan digital. Teknologinya sudah ada, standarnya sudah ada, dan regulasinya terus berkembang. Yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan implementasi,” tutupnya.
