Moneter.id – Jakarta – Bursa Efek Indonesia
(BEI) masih menunggu kepastian dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
terkait penunjukan sebagai otoritas penyelenggara bursa karbon.
Kata Direktur
Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, bahwa esuai dengan Undang-undang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), BEI akan tetap menunggu arahan dari
OJK selaku pemilik wewenang terkait implementasi bursa karbon.
“Jadi,
kita tunggu aja sesuai dengan amanat UU P2SK yang akan mengatur bursa karbon
kan OJK,” ujar Jeffrey, Selasa (25/7/2023).
Jeffrey
mengatakan, apabila BEI mendapatkan amanat untuk menyelenggarakan bursa karbon,
pihaknya akan melihat terlebih dahulu terkait seperti apa persyaratan dalam
perizinan, baru kemudian akan menindaklanjutinya.
“Bursa
dalam persiapannya tentu kita akan pertama lihat dulu, persyaratan dalam
perizinan seperti apa, nanti kita akan menindaklanjuti itu,” ujar Jeffrey.
Sebelumnya,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
menyampaikan pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bursa karbon pada
September tahun 2023 ini.
Target
penerapan bursa karbon itu menjadi komitmen pemerintah untuk dapat mengurangi
gas buang hingga 30 persen pada 2030 mendatang.
Luhut
mengatakan entitas yang dapat ikut dalam perdagangan sekunder karbon itu hanya
perusahaan atau badan usaha yang beroperasi di Indonesia.
“Kita
berencana untuk menerapkan bursa karbon pada September 2023, sebagai bagian
dari upaya untuk mempercepat bauran energi terbarukan dan nol emisi pada 2060
nanti,” ujar Luhut.
“Aktivitas
perdagangan karbon di dalam negeri, lewat perdagangan primer antarentitas
bisnis dan sekunder melalui bursa OJK, dapat mencapai 1 miliar sampai 15 miliar
dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp225,21 triliun per tahunnya,”
tungkas Luhut.
