Moneter.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) mengungkapkan dampak penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 2018 sebanyak 150 kabupaten/kota di 11
pemerintah provinsi dalam wilayah II berhasil menghemat anggaran sebesar Rp22,3
triliun.
“Sedangkan secara nasional berhasil dihemat
pemborosan anggaran Rp65,1 triliun,” kata Menteri PANRB Syafruddin, Rabu (06/2).
Sementara secara nasional, katanya, SAKIP 2018 telah
berhasil menghemat pemborosan anggaran sebesar Rp65,1 triliun. Wilayah II
meliputi DKI Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB)
dan Nusa Tenggara Timu (NTT).
“Melalui SAKIP, paradigma kinerja pemerintah
berubah, bukan lagi sekadar melaksanakan program kegiatan yang dianggarkan,
namun bagaimana melakukan cara yang paling efektif dan efisien untuk mencapai
sasaran tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerapan SAKIP memastikan anggaran
hanya dipergunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan prioritas yang
mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Penghematan anggaran terjadi dengan
dihapusnya sejumlah kegiatan yang tidak penting dan tidak mendukung kinerja
instansi.
“Evaluasi SAKIP bukan sebagai ajang kompetisi
tentang keberhasilan mencapi indikator penilaian, melainkan lebih kepada
bagaimana mendampingi dan memberi saran perbaikan untuk masalah yang dialami,”
paparnya.
Pihaknya akan membantu daerah dalam menyusun
perencanaan, mengevaluasi pelaksanaan program, memberikan masukan, serta
mengawasi target capaian program tersebut.
Syafruddin menjelaskan, saat ini bukan saatnya lagi
bekerja hanya untuk membuat laporan, atau hanya untuk menyerap anggaran, namun
sekarang waktunya bekerja fokus dari hilir ke hulu program.
Menurutnya, efisiensi bukan hanya tentang cara
memotong anggaran, tetapi juga penerapan manajemen berbasis kinerja, misalnya
penerapan e-government melalui e-budgeting untuk menghindari “‘program
siluman” yang berpotensi penyimpangan.
“Namun realitanya, e-budgeting juga tidak
terintegrasi utuh dengan hasil kinerja, sehingga belum mampu mencegah pemborosan.
Untuk itu, dibentuklah e-performance based budgeting sebagai program quick win
yang harus selesai dalam periode dua tahun mendatang,” jelasnya.
