Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kinerja perekonomian Indonesia selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menghadapi sejumlah tantangan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo.”
Esther mengatakan rapor pemerintahan Prabowo-Gibran masih banyak berwarna merah. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di kisaran 5% dari tahun 2024 hingga 2026, dan kualitasnya pun belum memadai.
Pertumbuhan tersebut tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari daya beli yang turun secara nyata, jumlah kelas menengah yang terus menyusut dari tahun ke tahun, maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tutupnya sejumlah industri.
Esther menjelaskan bahwa lebih dari 50% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal. Mereka tidak dapat menikmati jaminan pensiun dan kesehatan seperti pekerja di sektor formal. Di sisi lain, pertumbuhan investasi belum cukup untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
Dari sisi fiskal, Esther mencatat bahwa pajak menyumbang sekitar 80% penerimaan negara, dan sekitar 65% belanja negara ditopang oleh pajak. Namun, rasio pajak (tax ratio) cenderung turun dari tahun ke tahun.
Menurutnya, upaya yang diperlukan tidak cukup hanya meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dunia usaha tetap bertahan dan mampu membayar pajak, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Jika pekerja sektor informal semakin banyak, potensi penerimaan pajak akan ikut berkurang.
Sementara itu Abdul Manap Pulungan – Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, menyoroti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, terutama pada triwulan I 2026 sebesar 5,61% (yoy), belum tentu diikuti oleh membaiknya daya beli. Masyarakat masih tertekan
oleh pengeluaran untuk kebutuhan pokok. Inflasi volatile food pada Maret 2026 tercatat 5,03% (yoy), meski sudah turun dari periode sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan upah riil cenderung stagnan bahkan lebih rendah inflasi. DPK perseorangan tumbuh tidak lebih dari 5%, yang menandakan masyarakat makan tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.
Pulungan juga mencatat tekanan di sektor keuangan dan fiskal. Turunnya IHSG mencerminkan melemahnya kepercayaan pasar, sementara rupiah terus melemah hingga mendekat Rp18.000 per dolar AS pada Oktober 2026.
Dari sisi fiskal, yield SBN yang mencapai 7,15% menunjukkan beratnya beban pembiayaan. Pemerintah cenderung mengandalkan penerbitan SBN untuk membiayai belanja negara, sehingga pembayaran bunga utang perlu diperhatikan agar fiskal tetap berkelanjutan. Porsi belanja cicilan bunga utang telah menyedot hampir 1/5 dari belanja pemerintah pusat.
Menurut Pulungan, kualitas pertumbuhan juga terlihat dari sisi ketenagakerjaan dan kemiskinan. Penyerapan tenaga kerja belum optimal, dan pengangguran pada lulusan D-IV hingga S-3 justru meningkat.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum tentu menjamin pekerjaan dan pendapatan yang memadai bahkan tidak terserap pasar kerja. Di sisi lain, tingkat kemiskinan memang turun dari 8,47% pada Maret 2025 menjadi 8,25% pada September 2025 dan 8,07% pada Maret 2026, tetapi masih di atas target pemerintah 2026 sebesar 6,5–7,5%. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dinilai bukan hanya dari output, tetapi juga dari dampaknya terhadap lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.
