Moneter.id
–
Bank Indonesia (BI) telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana
hingga 16 April 2021 sebesar Rp101,91 triliun. Sebelumnya pada tahun lalu, BI membeli
Rp473,42 triliun untuk pendanaan APBN 2020.
Kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo
pembelian SBN di pasar perdana yang mencapai Rp101,91 triliun itu terdiri dari
Rp28,33 triliun melalui mekanisme lelang utama dan sebesar Rp73,58 triliun
melalui mekanisme Greenshoe Option
(GSO).
“Pada 2021 Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN
dari pasar perdana untuk pembiayaan APBN Tahun 2021,” katanya di Jakarta,
Selasa (20/4).
Lanjut Perry, pembelian SBN itu dilakukan melalui
mekanisme sesuai Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia
yang telah diperpanjang hingga 31 Desember 2021.
Terlait likuiditas, Perry bilang pihaknya telah
menambah likuiditas atau quantitative
easing di perbankan sebesar Rp798,85 triliun atau 5,18 persen dari PDB
sejak 2020.
Penambahan likuiditas tersebut terdiri dari Rp726,57
triliun pada 2020 dan sebesar Rp72,27 triliun sejak awal 2021 hingga 16 April.
“Kondisi likuiditas yang longgar pada Maret 2021 telah
mendorong tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yakni
33,58 persen dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi sebesar 9,20
persen (yoy),” ucapnya.
Dari besaran moneter, pertumbuhan besaran moneter M1
dan M2 pada Maret 2021 tetap terjaga yakni sebesar masing-masing 10,8 persen
(yoy) dan 6,9 persen (yoy).
“Ketahanan sistem keuangan juga tetap terjaga meskipun
fungsi intermediasi perbankan masih perlu didorong,” tegasnya.
Ia menyebutkan Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan
Februari 2021 tetap tinggi sebesar 24,52 persen dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah
yakni 3,21 persen (bruto) dan 1,04 persen (neto).
Di sisi lain, intermediasi perbankan masih mengalami
kontraksi sebesar 4,13 persen (yoy) pada Maret 2021 di tengah kondisi
likuiditas yang longgar.
Oleh sebab itu, Perry memastikan langkah penguatan
terus dilakukan untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan permintaan
dan penawaran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha.
BI terus menempuh kebijakan makroprudensial akomodatif
dengan mempertahankan rasio CCB 0 persen dan rasio PLM 6 persen dengan
fleksibilitas repo 6 persen serta menetapkan rasio PLM Syariah 4,5 persen
dengan fleksibilitas repo 4,5 persen.
Selain itu, BI juga terus memperkuat transparansi SBDK
perbankan serta melanjutkan koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait.
“Ini untuk mendorong percepatan transmisi kebijakan
moneter kepada suku bunga kredit perbankan dan meningkatkan kredit/pembiayaan
kepada dunia usaha,” tegasnya.
