Moneter.id – Pemerintah
Indonesia dan China menjajaki kerja sama dalam upaya pengelolaan limbah yang
berasal dari peralatan elektronik (electronic
waste atau e-waste) dan bahan pencemar
organik yang persisten (Persistent Organic Pollutants/POPs). Kolaborasi
kedua negara ini menjadi penting karena akan mendukung implementasi peta
jalan Making Indonesia 4.0.
“Salah
satu langkah strategis di dalam 10 agenda prioritas roadmap tersebut, yakni mengakomodasi standar-standar
keberlanjutan. Di samping itu, industri elektronika merupakan salah
satu dari lima sektor prioritas yang dipilih untuk mengimplementasikan revolusi
industri 4.0 di Indonesia” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara di Jakarta, Jumat (29/6).
Ngakan
menyampaikan hal itu sebagai hasil pertemuannya dengan Delegasi Pemerintah
China yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri,
Kementerian Ekologi dan Perlindungan Lingkungan China, Chen Liang di Bogor,
Rabu (27/6). “Ini
merupakan kunjungan balasan mereka, setelah kami melakukan kunjungan kerja ke
China pada Oktober tahun lalu,” jelasnya.
Menurut
Ngakan, pihaknya melakukan pertemuan resmi dengan delegasi dan pemangku
kepentingan kedua belah pihak. Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman baik secara teknis maupun manajerial, seperti
mengenai kerangka hukum dan regulasi pendukung dalam pengelolaan e-waste dan
POPs.
“Kegiatan
lainnya, mengunjungi industri pengelola Limbah Bahan Beracun Berbahaya (LB3),
yaitu PT Teknotama Lingkungan Internusa (TLI) dan PT Prasadha Pamunah Limbah
Industri (PPLi),” ungkap Ngakan.
Melalui
kunjungan tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran umum mengenai green supply chain pengelolaan e-waste
dan POPs, desain ekologi, dan teknologi pemanfaatan yang komprehensif di Indonesia.
“Pada akhirnya, diharapkan dalam kegiatan ini juga dapat terjalin kerja sama
yang intensif dan saling menguntungkan bagi semua pihak,” lanjutnya.
Berdasarkan
studi bersama United Nations University (UNU), The International
Telecommunication Union (ITU) dan the International Solid Waste Association
(ISWA) yang dituangkan dalam laporan The Global
E-Waste Monitor 2017, bahwa pada tahun 2016 dihasilkan 44,7 juta metric ton
(Mt) e-waste atau 6,1 kg per kapita,
dan hanya 20 persen atau 8,9 Mt yang didaur ulang dengan pengelolaan yang benar
dan tepat.
“Padahal
jika dikelola dengan tepat dan benar melalui pendekatan circular economy, nilai total global
e-waste tersebut diperkirakan dapat
mencapai 55 miliar Euro. Khusus untuk telepon selular saja, pada tahun 2016,
diperkirakan total nilai limbah telepon selular mencapai 9,4 miliar Euro,”
papar Ngakan.
Dengan
makin meningkatnya permintaan pasar terhadap produk telekomunikasi dan
telematika sebagai dampak dari cepatnya perkembangan teknologi di era digital
global saat ini, pengelolaan e-waste dan POPs menjadi sesuatu yang sangat
krusial.
Studi
tersebut juga menyebutkan bahwa rata-rata e-waste yang dihasilkan oleh Indonesia
mencapai sekitar 4,9 kg per kapita. Angka tersebut tergolong rendah rendah jika
dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 8,8 kg per kapita
atau Singapura sebanyak 17,9 kg per kapita.
“Walaupun
demikian, dengan semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia dan ledakan
bonus demografi usia produktif di beberapa tahun mendatang, tentunya akan ikut
mengerek naik angka tersebut, dan pengelolaan e-waste yang tepat dan benar
serta penataan regulasi e-waste menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
(TOP)
