Indonesia mendorong negara-negara BRICS memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian ekonomi dan fragmentasi global.
Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS atau 2nd BRICS Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (BRICS FMCBG) yang digelar pada 9–10 September 2026 di Mumbai, India.
Menurut Destry, kondisi ekonomi global yang dibayangi tensi geopolitik membutuhkan respons bersama yang tidak hanya berfokus pada stabilitas, tetapi juga penciptaan sumber pertumbuhan baru. Karena itu, BRICS perlu memperkuat kerja sama yang dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi negara anggotanya.
“Indonesia melihat peluang strategis bagi BRICS untuk mengubah berbagai tantangan menjadi resiliensi bersama melalui penguatan kerja sama konkret. Termasuk transaksi mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara, dengan tetap memperhatikan tahapan pembangunan dan prioritas nasional masing-masing negara,” ujar Destry.
Penggunaan mata uang lokal menjadi semakin strategis bagi negara berkembang karena dapat memperkuat efisiensi transaksi perdagangan dan investasi antarnegara anggota. Di saat yang sama, konektivitas sistem pembayaran lintas negara dinilai dapat mempercepat integrasi ekonomi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada infrastruktur pembayaran tradisional.
Indonesia pun mulai memperkuat agenda tersebut melalui kerja sama bilateral dengan India. Dalam rangkaian pertemuan di Mumbai, Destry bertemu Gubernur Reserve Bank of India (RBI) Sanjay Malhotra untuk membahas percepatan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) Indonesia–India.
Selain LCT, kedua bank sentral membahas Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) dan konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan keuangan kedua negara sekaligus menerjemahkan komitmen BRICS ke dalam kerja sama yang lebih konkret.
Pertemuan BRICS FMCBG juga menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan keuangan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Pembahasan mencakup transformasi digital dan AI, pembayaran lintas negara, mata uang lokal, ketahanan siber serta keuangan berkelanjutan.
Di sisi lain, negara-negara BRICS kembali menyoroti pentingnya reformasi arsitektur keuangan global. Salah satunya melalui reformasi tata kelola IMF agar suara dan representasi negara berkembang semakin kuat dalam pengambilan keputusan lembaga keuangan internasional.
Indonesia menilai keberagaman karakteristik ekonomi anggota BRICS seharusnya menjadi kekuatan, bukan hambatan. Kerja sama yang saling melengkapi dinilai dapat menciptakan nilai tambah bersama sekaligus memperkuat daya tahan negara anggota terhadap tekanan eksternal.
Ke depan, Indonesia akan terus mendorong ruang dialog dan membangun jembatan kerja sama di tengah meningkatnya fragmentasi ekonomi global. Sinergi BI dan pemerintah diarahkan agar keterlibatan Indonesia dalam agenda BRICS menghasilkan langkah konkret yang inklusif sekaligus mendukung ketahanan ekonomi dan keuangan nasional.
