Pemerintah terus mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen sebagai bagian dari strategi transisi energi sekaligus penguatan industri nasional. Hingga saat ini, terdapat 93 inisiatif pengembangan hidrogen di berbagai daerah dengan nilai investasi mencapai Rp32 triliun, yang mulai diikuti penerapan teknologi hidrogen di sektor transportasi melalui uji coba Bus Hydrogen Diesel Dual Fuel (H2 DDF).
Pengembangan tersebut menjadi salah satu fokus dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026 yang berlangsung pada 21–23 Juli 2026 di Jakarta. Selain memperkenalkan bus berbahan bakar hidrogen, pemerintah juga meluncurkan Green Hydrogen Corridor yang menghubungkan Jakarta, Karawang, dan Patimban sebagai fondasi pembangunan rantai pasok hidrogen nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah saat ini telah mengembangkan puluhan proyek hidrogen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
“Saat ini kami mempunyai 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya tersebar di seluruh Indonesia dan melahirkan investasi sebesar Rp32 triliun,” ujar Eniya.
Menurutnya, hidrogen akan menjadi salah satu solusi untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri, transportasi, dan ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis fosil. Pemerintah juga tengah mendorong pemanfaatan hidrogen dalam program dedieselisasi, termasuk proyek di Sumba yang ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2028 serta proyek di Pulau Rote bekerja sama dengan PT PLN (Persero). Program tersebut diproyeksikan mampu memangkas biaya produksi listrik dari US$1 menjadi US$0,25 per kilowatt hour.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pengembangan hidrogen sejalan dengan agenda hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
“Pengembangan hidrogen selaras dengan arahan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hidrogen merupakan energi alternatif yang sangat penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah yang melahirkan ketidakpastian. Kondisi ini memaksa setiap negara untuk memproteksi kebutuhan energi nasionalnya dengan memanfaatkan keunggulan komparatif masing-masing,” kata Bahlil.
Ia menambahkan, pembangunan ekosistem hidrogen dari hulu hingga hilir diyakini mampu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat daya saing industri, menarik investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, Bahlil mengakui biaya produksi hidrogen masih menjadi tantangan utama. Menurutnya, harga hidrogen saat ini belum mampu bersaing dengan bahan bakar konvensional maupun biodiesel B50.
“Masih mahalnya energi berbasis hidrogen menjadi tantangan untuk kita semua dalam rangka bagaimana mendapatkan teknologi yang lebih efisien agar lebih kompetitif. Tetapi keyakinan saya dengan perang terus terjadi, dengan geopolitik yang tidak menentu dan tidak lagi gampang untuk kita mendapatkan minyak di blok-blok yang baru, maka tidak akan lama lagi harga hidrogen akan jauh lebih kompetitif dengan sumber-sumber BBM minyak lainnya,” ujarnya.
Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah bersama PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Tritunggal Prakarsa Global meluncurkan Pilot Bus H2 DDF. Armada bus diesel tersebut dimodifikasi agar dapat menggunakan campuran solar dan gas hidrogen sehingga konsumsi bahan bakar fosil dapat ditekan tanpa harus mengganti armada yang sudah beroperasi.
Direktur Utama PT SUCOFINDO (Persero) Sandry Pasambuna mengatakan pihaknya berperan memastikan teknologi tersebut memenuhi standar keselamatan dan kelayakan teknis.
“Sebagai perusahaan Testing, Inspection, Certification and Consultation (TICC), SUCOFINDO berperan sebagai pihak independen yang memastikan implementasi teknologi H2 DDF pada Bus DAMRI memenuhi aspek keselamatan, keandalan, dan kesesuaian teknis,” ujar Sandry.
Berdasarkan hasil pengujian SUCOFINDO, penggunaan teknologi H2 DDF mampu menurunkan emisi opasitas sebesar 57,66%, karbon monoksida 45,45%, karbon dioksida 39,37%, serta nitrogen oksida 21,16%. Hasil tersebut menjadi pijakan awal bagi pemerintah untuk memperluas pemanfaatan hidrogen sebagai energi alternatif di sektor transportasi sekaligus mendukung target dekarbonisasi nasional.
