Ekspansi industri digital membuat kebutuhan listrik nasional berpotensi semakin besar. Pemerintah pun mulai mengarahkan pengembangan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) untuk menangkap peluang investasi data center yang membutuhkan pasokan listrik besar sekaligus semakin menuntut sumber energi rendah emisi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia memiliki modal energi yang cukup besar untuk menjadi lokasi pengembangan pusat data. Potensi tersebut berasal dari beragam sumber energi, mulai dari tenaga surya, air, panas bumi hingga angin.
Menurut Bahlil, peluang investasi data center semakin terbuka karena sejumlah negara mulai menghadapi tekanan dalam memenuhi kebutuhan energi, khususnya energi terbarukan.
“Kita tahu bahwa di beberapa negara sekarang kebutuhan terhadap energi sudah mulai ngos-ngosan, apalagi energi baru terbarukan. Data center, wah, ini banyak sekali. Bapak-Ibu semua, tidak perlu ragu para investor kalau membangun data center di Indonesia,” ujar Bahlil saat membuka Electricity Connect 2026 in Partnership with Enlit Asia di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9).
Salah satu sumber energi yang ditawarkan pemerintah adalah tenaga air. Bahlil menyebut potensi PLTA Sungai Mamberamo di Papua mencapai sekitar 23 gigawatt (GW), sedangkan Sungai Kayan di Kalimantan memiliki potensi sekitar 12 GW.
“Ada yang membangun di Kalimantan, ada yang membangun di Sumatera. Kalau ada yang mau air, PLTA di Papua, Sungai Mamberamo itu potensinya 23 gigawatt. Kalau di Kalimantan, di Kayan, kurang lebih sekitar 12 gigawatt. Banyak sekali,” katanya.
Besarnya kebutuhan listrik industri digital membuat pengembangan pembangkit tidak lagi hanya berkaitan dengan kecukupan pasokan, tetapi juga komposisi sumber energi. Data center menjadi salah satu industri yang membutuhkan listrik secara terus-menerus, sementara tekanan untuk menggunakan energi hijau semakin kuat.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah telah memasukkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Sekitar 70% dari tambahan kapasitas tersebut ditargetkan berasal dari energi baru terbarukan.
Pemerintah juga mendorong pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW yang ditargetkan rampung dalam tiga tahun.
“Ini bukan hanya tema, langsung dibuat program konkret,” tegas Bahlil.
Pengembangan kapasitas EBT tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah mengejar target net zero emission pada 2050-2060. Pada saat yang sama, pembangunan pembangkit dan infrastruktur kelistrikan diarahkan untuk mendukung industrialisasi, hilirisasi, serta pertumbuhan ekonomi digital.
Bahlil juga menilai kondisi ekonomi domestik masih menjadi faktor pendukung masuknya investasi. Dia menyebut ekonomi Indonesia pada kuartal II tetap tumbuh di atas 5%, sementara inflasi berada di sekitar 3% di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dengan populasi hampir 300 juta jiwa, Indonesia memiliki basis permintaan digital yang besar. Pertumbuhan konsumsi layanan digital berpotensi mendorong kebutuhan infrastruktur pusat data sekaligus meningkatkan permintaan terhadap listrik.
Karena itu, pemerintah berupaya menggabungkan dua kepentingan tersebut, yakni memperbesar kapasitas kelistrikan nasional dan menyediakan sumber energi yang sesuai dengan kebutuhan industri digital.
Bahlil pun meminta calon investor tidak menunda rencana penanaman modal di Indonesia.
“Kalau mau investasi, ini momennya sekarang. Ini timing yang pas. Sekarang jangan tanya sumber daya alam, tapi saya tanya kepada Bapak-Ibu semua, apakah serius atau tidak untuk melakukan investasi di Indonesia?” tegasnya.
Electricity Connect 2026 mengusung tema “Powering Regional Sovereignty, Securing Energy Systems Resilience”. Forum ini menjadi salah satu wadah untuk membahas penguatan keandalan, keterjangkauan, dan kebersihan sistem kelistrikan nasional di tengah akselerasi industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi.
