Berbagai bencana yang terjadi sepanjang 2026, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir di sejumlah wilayah Sumatera, hingga gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, dinilai mulai mengubah cara publik melihat persoalan kebencanaan.
Data Scientist Continuum INDEF, Wahyu Tri Utomo, mengatakan bencana tidak lagi semata-mata dipandang sebagai fenomena alam. Menurutnya, tata kelola lingkungan serta kapasitas pemerintah dalam merespons bencana turut menjadi bagian penting dalam melihat persoalan tersebut.
Ia mencontohkan deforestasi yang kerap dikaitkan dengan meningkatnya risiko banjir dan degradasi ekosistem. Karena itu, pengelolaan lingkungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mengurangi risiko bencana.
Selain faktor lingkungan, respons pemerintah dalam situasi krisis juga menjadi perhatian masyarakat. Wahyu mengatakan kehadiran pejabat pemerintah pusat, khususnya presiden, tidak hanya memiliki fungsi simbolik, tetapi juga berkaitan dengan upaya memastikan koordinasi antarlembaga serta percepatan bantuan dapat berjalan secara efektif.
Menurutnya, komunikasi publik juga menjadi faktor penting dalam penanganan bencana. Pernyataan atau respons pejabat yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap penanganan krisis.
Dengan kondisi tersebut, Wahyu menyebut terdapat dua tuntutan utama masyarakat dalam menghadapi bencana, yakni percepatan bantuan dan penanganan di lapangan serta komunikasi pemerintah yang lebih responsif dan empatik. Kedua hal tersebut dinilai penting untuk menunjukkan kehadiran negara ketika masyarakat berada dalam situasi krisis.
