Pemerintah menaikkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 6% pada 2027. Namun, ambisi tersebut bukan tanpa beban. Untuk mencapai target itu, pemerintah harus mendorong pertumbuhan investasi hingga 7% di tengah ketidakpastian global, asumsi rupiah yang melemah hingga Rp17.500 per dolar AS, serta defisit APBN yang tetap dijaga di bawah 3% produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan investasi akan menjadi mesin utama untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke level 6% tahun depan. Pemerintah tidak dapat mengandalkan APBN semata untuk mengejar target tersebut.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Asumsi Dasar RUU APBN TA 2027 di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Target investasi 7% tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pemerintah juga berkomitmen menjaga kesinambungan fiskal. Dalam RAPBN 2027, pendapatan negara ditargetkan Rp3.426 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dipatok sebesar 2,40% terhadap PDB.
Artinya, ruang pemerintah untuk menggenjot ekonomi melalui belanja fiskal tetap terbatas. Pemerintah harus membuat setiap rupiah belanja negara memiliki efek pengganda yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi, sekaligus menarik modal swasta untuk mengisi kebutuhan pembiayaan investasi.
Purbaya menyebut pemerintah, sektor swasta dan Danantara akan menjadi tiga kekuatan yang menopang akselerasi investasi. Investasi pemerintah akan berfungsi sebagai katalis, sedangkan sektor swasta diharapkan menjadi motor utama. Danantara akan diarahkan untuk masuk lebih dalam ke sektor strategis dan proyek hilirisasi.
Strategi tersebut menjadi penting lantaran pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Meski demikian, pemerintah melihat fondasi ekonomi domestik masih cukup kuat. Pada semester I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45%. Di saat yang sama, inflasi masih terkendali dan kinerja fiskal menunjukkan perbaikan.
Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh 21,3%, sedangkan defisit APBN baru mencapai 0,91% terhadap PDB.
“Ketahanan ekonomi dan solidnya kinerja fiskal yang terus terjaga sepanjang 2026 menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2027,” kata Purbaya.
Namun, tantangan berikutnya datang dari sisi makroekonomi. Pemerintah mematok asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar AS pada 2027. Asumsi ini menunjukkan pemerintah memperhitungkan tekanan eksternal terhadap rupiah dalam menyusun APBN tahun depan.
Di sisi lain, pemerintah mengasumsikan tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9%. Kombinasi nilai tukar dan tingkat yield tersebut membuat pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan APBN ketika pemerintah tetap ingin mendorong pertumbuhan.
Karena itu, stabilitas ekonomi makro menjadi syarat mutlak. Pemerintah akan memperkuat pengendalian inflasi, menjaga suku bunga tetap kompetitif dan mempertahankan stabilitas nilai tukar untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha.
“Stabilitas ini menjadi pondasi penting untuk menciptakan kepastian, meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, dan mendorong investasi secara berkelanjutan,” ujar Purbaya.
Pemerintah juga mencoba mencari sumber pertumbuhan dari sektor strategis, termasuk minyak dan gas bumi. Peningkatan lifting, percepatan pengembangan cadangan, penggunaan teknologi serta perbaikan iklim investasi hulu migas menjadi bagian dari strategi tersebut.
Untuk 2027, pemerintah menetapkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 612,5 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas dipatok 954 ribu barel setara minyak per hari.
Meski mengejar pertumbuhan, pemerintah memastikan ekspansi ekonomi tidak mengorbankan disiplin fiskal. Reformasi fiskal akan diarahkan pada optimalisasi penerimaan, peningkatan kualitas belanja dan pengelolaan pembiayaan defisit secara hati-hati.
“Berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperkuat investasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tersebut harus didukung oleh APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Purbaya.
Pada akhirnya, target pertumbuhan 6% menjadi ujian besar bagi pemerintah pada 2027. Pasalnya, ekonomi Indonesia harus dipacu lebih cepat dari pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45%, sementara stimulus fiskal tidak bisa digeber tanpa batas.
Pemerintah pun harus memastikan target investasi 7% benar-benar terealisasi, bukan sekadar menjadi angka dalam asumsi RAPBN. Jika investasi mampu menjadi mesin pertumbuhan, target 6% berpeluang dicapai. Namun jika investasi swasta dan proyek strategis tidak bergerak sesuai harapan, beban untuk mengejar pertumbuhan berpotensi kembali jatuh ke APBN.
“Postur RAPBN ini mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan untuk mendukung akselerasi pembangunan dan komitmen menjaga kesinambungan fiskal,” terang Purbaya.
Target pertumbuhan tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah ke dalam sasaran kesejahteraan. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6%-6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,3%-4,87%, dan rasio gini menjadi 0,362-0,367.
Dengan kata lain, 2027 bukan hanya soal mengejar pertumbuhan 6%. Pemerintah harus membuktikan bahwa investasi tumbuh 7%, stabilitas tetap terjaga, rupiah mampu dikelola dan APBN tetap sehat. Di situlah pertaruhan utama RAPBN 2027.
