Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan anggaran sebesar Rp49,80 triliun untuk menjalankan lima program utama pada 2027. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara, mempercepat belanja, menjaga stabilitas fiskal, hingga mempercepat transformasi digital pengelolaan keuangan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana kerja 2027 disusun dengan bertumpu pada capaian kinerja Kemenkeu sepanjang 2026. Pemerintah ingin memastikan APBN tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan pemerintahan, tetapi semakin kuat menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Capaian kinerja Kementerian Keuangan tahun 2026 yang positif menjadi fondasi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, perbaikan pengelolaan APBN akan dilanjutkan melalui reformasi sistem perpajakan dan kepabeanan. Di saat yang sama, pemerintah akan mempercepat belanja dengan memberikan prioritas pada program yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian.
“Perbaikan pengelolaan APBN akan terus dilakukan melalui reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, percepatan belanja dengan fokus pada program yang memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, serta menjaga defisit dan utang dalam batas aman,” katanya.
Untuk mencapai sasaran tersebut, Kemenkeu menetapkan lima program, yakni Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Salah satu perhatian utama berada pada sisi penerimaan negara. Kemenkeu akan mengintegrasikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik, memperkuat pengawasan PNBP sumber daya alam migas, serta meningkatkan penanganan sengketa perpajakan internasional.
Pemerintah juga akan membentuk joint task force untuk menangani peredaran barang ilegal dan melakukan transformasi pengawasan tempat penimbunan berikat. Sentralisasi layanan perpajakan turut disiapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan.
Di sisi belanja, modernisasi sistem penganggaran akan menjadi salah satu agenda. Kemenkeu juga akan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah agar belanja pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap aktivitas ekonomi.
Sementara itu, pemerintah juga membuka ruang pembiayaan kreatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Penjaminan pemerintah akan digunakan untuk mendukung kemandirian energi, sedangkan optimalisasi lelang dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diharapkan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.
Transformasi digital menjadi lapisan penting dalam agenda tersebut. Kemenkeu akan memperkuat Sistem Indonesia National Single Window (SINSW), Core Tax System, Smart Customs and Excise System, sistem penanganan tindak pidana perpajakan, serta sejumlah sistem digital lainnya.
Digitalisasi tersebut diharapkan membuat proses pengelolaan fiskal lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
“Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Purbaya.
Dengan pagu Rp49,80 triliun yang diusulkan, Kemenkeu menghadapi tantangan untuk memastikan belanja kementerian memberikan hasil yang sepadan. Terlebih, pemerintah juga tetap harus menjaga ruang fiskal dengan mengendalikan defisit dan utang.
Kemenkeu menegaskan, agenda 2027 akan diarahkan pada pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat dan efektif. Dengan reformasi penerimaan, efisiensi belanja, penguatan manajemen risiko, serta digitalisasi sistem fiskal, APBN diharapkan semakin mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
