Moneter.id – Kementerian
Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,57 triliun kepada DPR RI guna
mengimplementasikan agenda nasional sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0
sebagai strategi memasuki revolusi industri keempat pada tahun 2019.
“Program yang
akan kami laksanakan, antara lain pengembangan lima sektor industri prioritas
yang ditetapkan Making Indonesia 4.0, peningkatan kompetensi SDM industri
melalui pendidikan vokasi, serta kegiatan Santripreneur dan penumbuhan wirausaha idustri
baru,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (7/6).
Dari hasil rapat
kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (5/6), dalam kesimpulannya, Komisi VI
DPR RI dapat memahami usulan tambahan anggaran Kemenperin tersebut, sehingga
total anggaran tahun depan menjadi Rp5,3 triliun karena sebelumnya pagu
indikatif tahun 2019 sebesar Rp2,73 triliun.
Di samping
itu, Komisi VI DPR RI juga meminta kepada Kemenperin untuk mengoptimalkan
penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar Rp2,84 triliun.
Menperin
menjelaskan, Making Indonesia 4.0 menjadi arah yang jelas guna mewujudkan
aspirasi nasional, yaitu menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara ekonomi terkuat
di dunia pada tahun 2030.
“Maka itu
diperlukan partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh stakeholder agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang
besar, dan bangsa pemimpin,” tegasnya.
Lima sektor
manufaktur yang bakal diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar
menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di
Tanah Air, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif,
elektronik, serta kimia.
“Selama ini,
dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60% untuk
PDB, kemudian menyumbang 65% terhadap total ekspor, dan 60% tenaga kerja
industri ada di lima sektor tersebut,” papar Airlangga.
Guna
mendongkrak kinerja sektor-sektor manufaktur tersebut, diperlukan tenaga kerja
yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia industri saat ini. Apalagi, potensi Indonesia
akan didukung dengan bonus demografi selama 15 tahun ke depan, di mana usia
produktif mendominasi dari jumlah penduduk.
“Tentunya
kondisi ini dapat memacu kinerja ekonomi nasional semakin tumbuh maksimal,”
imbuhnya.
Salah satu
langkah prioritas nasional yang tengah dijalankan Kemenperin adalah membangun
SDM industri yang terampil. “Kami telah meluncurkan program pendidikan vokasi
yang link and match antara industri
dengan SMK di beberapa wilayah Indonesia,” ungkap Menperin.
Hingga tahap
keenam peluncuran program pendidikan vokasi tersebut, Kemenperin mampu
melibatkan sebanyak 618 perusahaan dengan menggandeng hingga 1.735 SMK.
“Upaya
yang kami lakukan ini sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun
2016 tentang Revitalisasi SMK,” jelasnya.
Di samping
itu, Kemenperin terus mendorong pondok
pesantren di seluruh Indonesia menjadi ekosistem dalam penumbuhan wirausaha
industri baru melalui program Santripreneur. Upaya ini sebagai salah satu
strategi nasional yang tengah dijalankan untuk memasuki era revolusi industri
keempat sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0.
“Dalam
implementasi ekonomi digital itu yang penting di antaranya adalah membangun ekosistem.
Jadi, pondok pesantren ini yang perlu kita bidik karena memiliki basis dan
potensi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional,” terangnya.
(TOP)
