Moneter.co.id – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi
dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah
sinergi untuk memvalidasi database nomor
identitas asli ponsel (International Mobile Equipment Identity/IMEI). Upaya ini
guna mencegah dan mengurangi peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga
melindungi industri dan konsumen dalam negeri.
“Pada bulan April nanti, data IMEI ini sudah
terkonsolidasi. Kami telah bekerja sama dengan Qualcomm dan akan di-support oleh Kominfo,” kata Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menghadiri Konferensi Pers Bersama
tentang Hasil Penindakan Ponsel Ilegal dan Minuman Mengandung
Etil Alkohol (MMEA) Ilegal dan Pemusnahan Barang Hasil Penindakan di
Jakarta, Kamis (15/2).
Menperin menjelaskan, sistem kontrol IMEI yang akan
dikelola oleh Kemenperin tersebut dapat diakses secara online. “Secara individu bisa dicek. Jadi, teknisnya, kalau IMEI
tidak terdaftar, maka tidak bisa digunakan di Indonesia,” jelasnya.
Langkah ini
merupakan tindak lanjut dari komitmen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemenperin dengan
Qualcomm mengenai proses validasi database IMEI pada 10 Agustus 2017.
Selain itu, sejalan
dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta
Peraturan Pemerintah No. 20/2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga
Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
“Sebagai negara berpenduduk terpadat ketiga di Asia,
Indonesia tentu menjadi target pasar bagi berbagai perangkat seluler, terlebih
dengan semakin berkembangnya jaringan 4G LTE. Namun, hal ini juga memicu
masuknya perangkat ilegal yang justru menghambat industri dalam negeri dan
merugikan konsumen,” paparnya.
Untuk itu, Kemenperin terus berupaya memacu pengembangan
dan daya saing industri ponsel dalam negeri. Terlebih lagi, melalui kebijakan
hilirisasi, sektor ini sudah mampu meningkatkan nilai tambah dan mendukung
rantai pasok manufaktur nasional. “Saat ini, hampir seluruh merek ponsel di
dunia, telah diproduksi di dalam negeri,” ungkap Airlangga.
Kemenperin mencatat, industri
telekomunikasi dan informatika (telematika) dalam negeri mengalami pertumbuhan yang
signifikan. Hingga tahun 2016, terdapat 23 electronics manufacturing service (EMS),
42 merek dan 37 pemilik merek baik global maupun nasional, dengan total nilai
investasi sebesar Rp7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13 ribu orang.
Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Hasan
Aula menyatakan, peredaran ponsel ilegal bisa hilang apabila ada kontrol IMEI
dari pemerintah. Langkah strategis ini perlu dilakukan, disamping upaya
pemusnahan ponsel ilegal.
“Tentu, yang ilegal akan mengganggu produksi dalam
negeri. Jadi, kami sangat senang dengan upaya yang dilakukan pemerintah saat
ini. Ke depan, kami berharap, pemerintah konsisten melakukan kontrol IMEI
ponsel,” tuturnya.
Dari hasil penindakan oleh pemerintah, berhasil
diamankan 12.144 unit ponsel berbagai merek dengan nilai perkiraan barang
mencapai Rp18,2 miliar dan potensi kerugian negara sekitar Rp3,1 miliar. Ponsel
ilegal ini berhasil dikumpulkan dari beberapa lokasi yang tersebar di Jakarta,
Depok, dan Tangerang.
Berdasarkan laporan e-Marketer, pengguna smartphone di Indonesia akan tumbuh dari
55 juta orang pada tahun 2015 menjadi 92 juta orang tahun 2019.
Sedangkan, merujuk data
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), pada tahun 2015 penjualan smartphone di
Indonesia mencapai 32,14 juta unit dan meningkat sebesar 2,9% atau menjadi
33,07 juta unit tahun 2016.
Nilai penjualan smartphone terjadi peningkatan sebesar
11,3% pada tahun 2016, di mana nilai penjualan tahun 2015 sebesar Rp62 triliun
menjadi Rp69 triliun tahun 2016.
