Moneter.co.id – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi
Golkar Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengevaluasi
sejumlah kebijakan pada sektor pertanian di
Tanah Air.
“Mulai dari kebijakan cetak sawah
hingga program intensifikasi seperti pupuk, benih serta peningkatan
kesejahteraan petani yang dinilai belum berjalan dengan optimal,” ujarnya,
Kamis (22/02)
Ia mengaku pihaknya sengaja memotong anggaran yang cukup besar
pada program cetak sawah. “Pemotongan dilakukan karena Dewan melihat terdapat
masalah terkait implementasi program cetak sawah, salah satunya berkaitan dengan
masalah pengairan (irigasi),” katanya.
“Irigasi itu bukan hanya kewenangan
Kementan, ada juga di Pekerjaan Umum (PU). Makanya, saya mendesak Kementan
segera berkoordinasi,” tegasnya.
Ichsan berharap Kementan tidak gampang mengklaim bila Indonesia
berhasil mencapai surplus beras. Sementara setiap tahun pemerintah masih
mengimpor beras, seperti pada 2018 ini. Harga beras di Indonesia pun
masih tinggi. “Kebijakan impor juga akibat data produksi dan luas tanam
beras nasional yang tidak akurat,” ujar Ichsan.
Sementara, Sekjen Forum Indonesia
untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yeni Sucipto menambahkan, evaluasi
komprehensif terhadap anggaran dan hasil (output) kinerja Kementerian Pertanian
perlu dilakukan guna menghindari terjadinya pemborosan anggaran. “Anggaran
untuk berbagai program kedaulatan pangan selama tiga tahun ini terlihat sangat
besar,” ucapnya.
Sekedar informasi, pemerintah
menggelontorkan anggaran total mencapai Rp 84,58 triliun ke Kementan sebagai
biaya operasional dan berbagai program untuk periode 2015 sampai 2017. Pada
2018, pemerintah dalam APBN mengucurkan dana ke instansi ini sebesar Rp 22,6
triliun.
(HAP)
