Moneter.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk segera menetapkan petinggi dan mantan petinggi PT PLN (Persero) dalam kasus korupsi PLTU Riau 1.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman mengatakan, akan menjadi lucu bagaimana mungkin dikatakan kasus proyek PLTU Riau 1 secara hukum bisa dikontruksikan sebagai kasus korupsi kalau dari pihak direksi PLN dianggap tidak terlibat.
“Padahal yang bisa menyalahgunakan wewenang dari mulai tahap perencanan proyek yang dikenal penetapan RUPTL, pemilihan skema apakah dilaksanakan dengan EPC atau IPP dan membuat kebijakan dilaksanakan oleh anak usaha untuk menghidari proses tender adalah oleh kebijakan resmi direksi PLN,” kata dia di Jakarta, Jumat (28/9).
RUPTL adalah singkatan dari Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Sedangkan IPP adalah Independent Power Producer alias produsen listrik swasta.
Sementara EPC merupakan Engineering, Procurement, and Construction alias perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain enjinering, perhitungan dan analisis dari suatu proyek, serta pembelian barang yang diperlukan untuk suatu proyek.
Yusri berkomentar, publik saat ini menanti apakah KPK berani mencokok para petinggi dan mantan petinggi PLN yang terlibat di dalam kasua PLTU Riau 1.
“Publik mencium adanya intervensi dari oknum elite kekuasaan untuk melindungi direksi dan mantan direksi terhadap KPK agar bebas dari jeratan tersangka,” jelas dia.
Dia menambahkan, kasus PLTU Riau 1 akan membuka kotak pandora baru bahwa bisa jadi hampir semua proyek pembangkit listrik 35 ribu MW diproses seperti PLTU Riau 1.
“Ibarat kata, mana mungkin orang ‘bertepuk sebelah tangan’ dalam peristiwa pidana korupsi. Kalau sebelah tangan itu namanya penodongan atau pencurian,” tegas dia.
Di sisi lain, Eni Maulani Saragih (mantan wakil ketua Komisi VII DPR) yang telah ditetapkan menjadi salah satu tersangka kepada Majalah Tempo mengakui mengakui adanya pertemuan dengan Nicke Widyawati dan Supangkat Iwan Santoso di dua hotel yang berbeda, yakni di Hotel Fairmont (Jakarta) dan Hotel Crowne Plaza yang ada di Bandar Udara Changi (Singapura).
Nicke Widyawati pernah duduk sebagai direktur Pengadaan Strategis 1 PLN. Kini dia menjabat sebagai direktur utama PT Pertamina (Persero). Sedangkan Supangkat Iwan Santoso kala itu duduk sebagai direktur Pengadaan Strategis 2 PLN.
Pertemuan dilakukan untuk membahas kelanjutan proyek PLTU Riau 1 yang akhirnya berujung kepada terbongkarnya hengki pengki tersebut.
Selain Eni, KPK juga telah menetapkan Idrus Marham (mantan sekjend Partai Golka) dan Johanes Budisutrisno Kotjo (pemilik Blackgold Natural Insurance Limited) dalam perkara tersebut.
Reporter: HYN
