Moneter.co.id – Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di beberapa
tempat akhir-akhir ini -terutama menyangkut gangguan kerukunan beragama di Jawa
Barat, Banten, dan Yogyakarta tidak terkait satu sama lain dan bukan dirancang
dalam skenario yang terencana.
Demikian disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada
pertemuan dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di
Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, (14/02).
Moeldoko mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tak
perlu takut pada situasi keamanan yang terjadi akhir-akhir ini.
“Itu semua kejadian gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat biasa, yang kebetulan waktunya berdekatan. Not by design,” kata
Moeldoko.
Dalam pertemuan itu hadir Kepala UKP-PIP Yudi Latief dan
beberapa anggota Dewan Pengarah, antara lain Jenderal (Purn) Try Sutrisno, Dr.Mahfud
MD, dan Pdt. Andreas Anangguru Yewanggoe dan anggota Dewan Penasihat Benny
Susetyo, Pr, dan Sudhamek AWS.
“Polisi harus meningkatkan kewaspadaan anggotanya. Jangan
ragu-ragu bertindak terhadap pelaku kekerasan dan tindakan intoleransi,” tegas
Moeldoko.
Ia menjelaskan, poin utama yang dibahas dalam pertemuan
antara UKP-PIP dan Kantor Staf Presiden tersebut adalah upaya menyosialisasikan
Pancasila menjadi lebih mudah ke depannya.
“KSP akan menyinergikan seluruh kekuatan di antara
Kementerian dan Lembaga, agar program-program UKP-PIP bisa masuk di dalamnya
dan bisa menjadi kekuatan yang besar. Juga agar program-program itu tidak
berdiri sendiri, yang pada akhirnya bisa overlapped
atau tumpang tindih dan tidak sinkron,” kata Moeldoko.
Sementara itu Kepala UKP-PIP Yudi Latief menekankan, apa
yang diputuskan oleh UKP-PIP butuh proses sinergi dengan lembaga-lembaga
terkait, dan tentunya memerlukan dukungan dari institusi kepresidenan. “Dalam
hal ini, KSP sebagai tangan kanan utama dari lembaga kepresidenan bisa
mengorganisir lembaga-lembaga yang terkait,” kata Yudi.
Selanjutnya, Yudi menjelaskan bagaimana cara
menyosialisasikan Pancasila ke masyarakat yaitu merespon isu-isu strategis yang
ada di publik yang ada implikasinya dengan soal nilai Pancasila.
“Pancasila menjadi sakti kalau efektif merespon
problem-problem yang ada,” ungkapnya.
Nantinya UKP-PIP akan melakukan penyediaan konten serta
memetakan persoalan, dan KSP akan mengeksekusinya.
Moeldoko melanjutkan, peran media harus dioptimalkan
untuk merespon berbagai isu-isu menyangkut Suku Agama, Ras, dan Antar Golongan
(SARA).
“Lembaga yang tepat untuk menyampaikan kepada publik
adalah UKP-PIP, sehingga masyarakat tidak memiliki sensitifitas di dalam
merespon situasi,” tegasnya.
(TOP)
