Moneter.id – Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian
BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, pihaknya akan memberikan dukungan apapun untuk
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menaikkan target penyaluran kredit pemilikan
rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi. Hal ini agar peran Bank BTN lebih
besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai
sekitar 11 juta unit.
“Masalah backlog perumahan yang ada harus kita tutup, backlog 11 juta unit
tambah kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta. Ini merupakan pangsa pasar
yang luar biasa untuk BTN. Berapa likuditas yang diperlukan oleh BTN, apakah
perlu menerbitkan obligasi Rp7 triliun, dimana pada akhirnya BTN bisa menambah
kapasitas, minimal double dan triple,” kata Gatot, Senin (28/1).
Gatot menambahkan, untuk mencapai target tersebut Kementerian
BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi sehingga perseroan dapat
berlari kencang karena kecepatan ini yang penting.
Menurut Gatot, pekerjaan rumah di Kementerian BUMN jika holding terlaksana,
maka ekuitas Bank BTN akan ditingkatkan. Namun perseroan juga harus menjaga
tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan
proses digitalisasi.
”Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di
Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital
banking Bank BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi,” tutur Gatot.
Sementara, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan
optimistis dapat terus memacu kinerjanya ditengah risiko ketidakpastian ekonomi
global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik
2019. Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata
kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71.
“Untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu
pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang
prudent dan berkualitas melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis
yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana low cost dan utilisasi digital banking,”
ujar Maryono.
“Kami juga akan meningkatkan aspek prudent pada proses bisnis prekreditan
untuk persiapan implementasi PSAK 71 dan fokus pada perbaikan kualitas kredit,”
jelasnya.
Menurut Maryono, untuk penguatan di bidang SDM, manajemen risiko dan
infrastruktur juga dilakukan melalui fokus pada peningkatan produktivitas
pegawai dan pengembangan kompotensi.
“Hal ini untuk mendukung percepatan pengembangan digital banking dan
inisatif digitalisasi proses dalam peningkatan efisiensi serta memperkuat pilar
manajemen risiko pada proses bisnis agar meraih pertumbuhan yang berkelanjutan,”
pungkas Maryono.
