Moneter.co.id – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan pihaknya sedang mengkaji sistem nomor polisi ganjil-genap di jalan tol untuk mengendalikan kepadatan kendaraan arus mudik Lebaran 2017. “Sedang kita bahas,” ucap Menhub Budi di Jakarta, Selasa (4/4).
Namun, Budi enggan menjelaskan lebih rinci mengenai wacana tersebut. Ia hanya menyebut kebijakan tersebut akan cukup efektif jika diterapkan karena kendaraan dengan nomor polisi ganjil hanya bisa lewat pada tanggal ganjil dan kendaraan nomor polisi genap hanya bisa lewat tol pada tanggal genap. “Namun saya khawatir jika aturan tersebut akan melanggar hak masyarakat yang melakukan mudik,” ujarnya.
“Itu yang sedang kami pikirkan. Kalau kita jadi masyarakat yang mudik, bisa berpikir enak saja kalau pas ganjil. Tapi saat (nomor polisi kendaraan) genap tidak boleh, mesti tunda satu hari. Kita sedang pikirkan hal seperti itu,” ungkapnya.
Budi menuturkan, karena masih dibahas, masih ada kemungkinan aturan tersebut dapat diberlakukan saat arus mudik Idul Fitri 1438 Hijriah yang jatuh pada Juni 2017 mendatang.
Pasalnya, wacana tersebut juga diusulkan oleh masyarakat. “Iya dari masyarakat. Tapi kalau ada masyarakat yang tidak setuju, ya tidak bisa juga,” tutupnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menyebut salah satu ide yang muncul dalam rapat koordinasi persiapan lalu lintas Lebaran 2017 di Kemenko Kemaritiman Senin (3/4) adalah menerapkan sistem pengendalian arus lalu lintas di jalan tol berdasarkan nomor polisi ganji-genap.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sendiri akan meningkatkan kapasitas angkutan bersubsidi untuk menghadapi mudik libur Idul Fitri 1438 Hijriah atau Lebaran pada Juni 2017. Angkutan bersubsidi itu antara lain kereta api,bus dan kapal RORO (roll on roll off).
Kemenhub akan membuat rute baru kapal roro untuk tujuan Jawa Tengah dan Lampung dari Jakarta. Selain untuk mengurangi kemacetan, rute baru itu diharapkan dapat menekan angka kemungkinan kecelakaan dalam momentum sakral mudik.
Pemerintah juga akan meningkatkan program mudik gratis bagi penumpang dan motor. Program tersebut akan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena juga terkait dengan program tanggung jawab sosial perusahaan BUMN.
Rep.Hap
