Keuangan Suahasil Nazara melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (23/10/2026). Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas unit dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jakarta, Suahasil menekankan pentingnya sinergi antarsatuan kerja agar mandat pemerintah dapat dijalankan secara optimal. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan Presiden kepada para pejabat harus diterjemahkan menjadi perubahan nyata, baik bagi organisasi maupun masyarakat.
Lima pejabat yang dilantik yakni Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Suahasil menegaskan, pengelolaan keuangan negara tidak dapat dijalankan secara terpisah oleh masing-masing unit. Keterkaitan antarkebijakan menuntut para pimpinan memahami peran dan tanggung jawab unit lain, sekaligus memperkuat koordinasi untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara terpadu.
Menurut dia, kolaborasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan kinerja Kemenkeu dalam menjalankan fungsi pengelolaan anggaran, penerimaan negara, hingga hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berfokus pada target unit masing-masing, tetapi juga melihat dampak kebijakan terhadap kinerja kementerian secara keseluruhan.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, Sekretaris Jenderal Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mendapat mandat untuk memperkuat dukungan manajemen dan kelembagaan. Penguatan mencakup pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga aset negara.
Suahasil menilai dukungan manajemen yang efektif, tata kelola yang baik, dan budaya kerja yang kuat merupakan fondasi penting bagi seluruh unit untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, pelaksanaan program berisiko tidak berjalan secara optimal.
Di bidang perbendaharaan, Direktur Jenderal Perbendaharaan Tri Budhianto diminta melanjutkan transformasi menuju modern treasury operations. Transformasi tersebut diarahkan melalui digitalisasi, penyempurnaan proses bisnis, dan penguatan tata kelola untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Modernisasi pengelolaan perbendaharaan juga diharapkan memperkuat manajemen kas negara. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian dan sektor keuangan agar kebijakan pengelolaan kas tidak hanya efisien dari sisi administrasi, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti diminta memperkuat desain dan tata kelola transfer ke daerah. Pemerintah juga mendorong perbaikan proses bisnis serta peningkatan dukungan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah.
Penguatan hubungan fiskal pusat dan daerah menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan. Melalui perbaikan tata kelola transfer ke daerah, pemerintah berharap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Di tengah ketidakpastian global, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Hidayat Amir diharapkan memperkuat analisis terhadap perkembangan geopolitik dan ekonomi dunia. Peran tersebut diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan serta memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional.
Adapun Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Neilmaldrin Noor diminta memperkuat pengawasan perpajakan dan integrasi data. Langkah tersebut diharapkan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat pengamanan penerimaan negara.
Selain mendorong penguatan fungsi teknis dan kelembagaan, Suahasil juga menyoroti pentingnya kualitas kepemimpinan di lingkungan Kemenkeu. Para pejabat diminta membangun kepemimpinan yang dekat dengan pegawai, terbuka terhadap gagasan, serta mampu menyiapkan generasi pemimpin berikutnya.
Menurut Suahasil, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh pencapaian target, tetapi juga oleh kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan perubahan yang berdampak langsung. Karena itu, kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat harus dijawab melalui pelaksanaan tugas yang efektif dan kolaborasi lintas unit.
“Gunakan kepercayaan tersebut untuk menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan, baik oleh pegawai internal Kementerian Keuangan maupun untuk masyarakat keseluruhan yang kita layani,” pungkas Suahasil.
Penguatan sinergi lintas unit tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kemenkeu dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara. Pada akhirnya, koordinasi yang lebih solid di tingkat kelembagaan dituntut menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif serta manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
