Moneter.id – Jakarta
– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,47 triliun per 30
Juni 2023.
“Telah diberikan kepada 1,91 juta debitur,” kata Menko
Airlangga, Jumat (15/7/2023).
Katanya, realisasi penyaluran KUR per 30 Juni 2023
sendiri telah mencapai Rp105,47 triliun dan diberikan kepada 1,91 juta debitur.
Baki Debet KUR per 30 Juni sebesar Rp466 triliun yang disalurkan kepada 41,67
juta debitur KUR, dengan Non-Performing Loan posisi April 2023 terjaga di level
1,63 persen.
Apabila dilihat dari sisi jumlah penyaluran, realisasi
KUR pada semester I 2023 kembali ke pola normal sebelum pandemi COVID-19
setelah pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran KUR Semester I
dan Optimalisasi KUR Semester II Tahun 2023 itu, Menko Airlangga menilai dari
segi kualitas penyaluran tahun ini lebih memenuhi aspek penyaluran KUR yang
tepat sasaran, mendorong debitur KUR untuk naik kelas dan memperluas penyaluran
kredit kepada debitur baru.
Sampai dengan April 2023, sebanyak 52 persen debitur
telah meningkat ke akses pembiayaan yang lebih tinggi serta peningkatan porsi
debitur KUR baru dari 50 persen pada tahun 2022 menjadi 79 persen atau sebanyak
761 ribu debitur KUR baru pada April 2023.
Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan sehubungan
dengan peningkatan kualitas program KUR dan menindaklanjuti hasil reviu BPK dan
BPKP, maka akan dilakukan integrasi basis data KUR yang ada di Sistem Informasi
Kredit Program (SIKP) dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Selain itu, untuk mengurangi dampak El Nino yang
berpengaruh dalam ketahanan pangan nasional, Pemerintah mendorong percepatan
implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) melalui penetapan KMK tentang besaran
subsidi bunga atau subsidi marjin KUA.
Dalam Rapat Koordinasi, juga disepakati penyesuaian
target plafon KUR tahun 2023 menjadi Rp297 triliun dengan memperhatikan
kecukupan anggaran subsidi bunga atau subsidi marjin KUR di tahun 2023 untuk
membayar kewajiban pembayaran subsidi bunga atau subsidi marjin yang tertunda
secara bertahap di tahun 2023 dan tahun 2024.
Target penyaluran tersebut lebih tinggi karena terdapat
lonjakan penyaluran KUR akibat peningkatan permintaan kredit UMKM dan sebagai
instrumen stimulus pengungkit ekonomi saat pandemi.
“Diharapkan momentum evaluasi KUR Semester I ini dapat
mendorong penyaluran KUR yang lebih berkualitas di Semester II tahun 2023,” tutup
Menko.
Baca juga: Ke-15 Sejak 2008, Kemenko Bidang Perekonomian Terima
Opini WTP dari BPK
