Moneter.id – Jakarta
– Pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mencapai Rp99,26 triliun
atau menjadi yang terbesar ketiga di tahun 2024. Anggaran tersebut untuk
menjaga kelancaran rancangan kerja Polri 2024 yang bertema menjaga stabilitas
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) dalam rangka mendukung
percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Demikian dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam
Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri, seperti dikutip
dari keterangan resmi di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
“Kami harap pagu ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari
mulai membangun sumber daya manusia, memberikan tunjangan yang memadai hingga
belanja operasional untuk operasional kepolisian, dan dalam mendukung berbagai
macam aktivitas penting,” kata Sri Mulyani.
Menkeu juga mengatakan bahwa Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) akan mendukung rencana kerja Polri pada tahun depan. Adapun isu
kamtibnas yang sangat menonjol tahun depan yaitu pelaksanaan Pemilu, meski
bukan satu-satunya.
“Banyak ancaman kamtibnas yang dapat berasal dari dalam
dan luar negeri seperti aspek sosial, interaksi, dan teknologi, yang perlu
untuk terus diidentifikasi,” ucapnya.
Terkait ekonomi inklusif dalam tema rencana kerja Polri,
ia berharap Polri dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha. Hal
tersebut karena ekonomi inklusif memiliki arti bahwa instansi publik, termasuk
kepolisian, bisa terus mendukung upaya pemerataan kesejahteraan.
Dengan demikian, masyarakat terutama di level akar rumput
bisa melaksanakan kegiatan ekonomi dengan terlindungi dan merasakan pentingnya
kepastian sehingga mereka bisa terus mengembangkan usahanya secara baik dan birokrasi,
termasuk kepolisian dan aparat penegak hukum (APH) sebagai instansi yang
mendukung, tidak membebani.
“Ini tentu membutuhkan sebuah pemikiran yang
berorientasi pelayanan yang betul-betul prima,” ucap dia.
Ke depan, Menkeu menegaskan pihaknya akan terus bekerja
sama secara baik dengan institusi Polri lantaran menjaga Indonesia harus
dilakukan bersama seluruh kementerian/lembaga.
“Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja
sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi
menjadi keharusan,” tutup Menkeu.
