Pemerintah mulai mematangkan rencana pelebaran Ruas Jalan Nasional Serdang–Bojonegara–Merak menjadi empat lajur sebagai langkah memperkuat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan di Provinsi Banten. Proyek tersebut diharapkan mampu mengurangi hambatan distribusi logistik sekaligus mendukung aktivitas hilirisasi yang terus berkembang di wilayah tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan pengembangan jalan akan dilakukan setelah penanganan preservasi yang saat ini tengah berlangsung. Saat ini, Kementerian PU mengerjakan rekonstruksi sepanjang 18,93 kilometer dari total panjang ruas 31,42 kilometer melalui skema multiyears contract (MYC) 2025–2027 dengan anggaran Rp138 miliar.
Menurut Dody, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 10 kilometer mulai dari Simpang Seruni hingga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya (BBJ). Realisasi proyek akan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, mulai dari penyusunan desain hingga penyiapan lahan.
“Dari hasil diskusi dengan Pak Gubernur dan Pak Wakil Bupati, kami berharap ruas ini nantinya dapat ditingkatkan menjadi empat lajur. Pemerintah Provinsi Banten sedang menyusun Detailed Engineering Design (DED), selanjutnya Kementerian PU akan menyiapkan skema pendanaannya, sementara pemerintah daerah mendukung penyiapan lahannya sehingga pembangunan dapat segera direalisasikan,” kata Dody.
Ia menilai peningkatan kapasitas jalan akan memberikan manfaat ganda. Selain memperlancar mobilitas angkutan industri dan logistik menuju kawasan pelabuhan, proyek tersebut juga meningkatkan keselamatan serta kenyamanan masyarakat yang menggunakan ruas jalan tersebut setiap hari.
“Yang paling penting, masyarakat tetap menjadi prioritas. Anak-anak yang berangkat ke sekolah, masyarakat yang menuju rumah sakit maupun pengguna jalan lainnya harus tetap dapat beraktivitas dengan aman. Di sisi lain, kawasan industri juga harus terus bergerak agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Banten,” ujarnya.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan ruas Serdang–Bojonegara–Merak telah menjadi urat nadi aktivitas ekonomi karena melayani akses menuju kawasan industri, pelabuhan, pertambangan, serta kawasan permukiman. Karena itu, pelebaran jalan dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga daya saing kawasan industri Banten.
“Kami menyampaikan kepada Pak Menteri PU bahwa kondisi jalan ini sudah tidak memadai untuk mendukung kawasan industri yang menjadi pusat hilirisasi sekaligus melayani mobilitas masyarakat. Karena itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku industri agar pelebaran jalan dapat segera direalisasikan,” ujar Andra.
Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan anggaran penyusunan DED yang ditargetkan selesai pada akhir 2026. Setelah dokumen tersebut rampung, pemerintah pusat akan menyiapkan skema pembiayaan agar proyek pelebaran jalan dapat segera memasuki tahap konstruksi dan semakin memperkuat kelancaran distribusi logistik serta pertumbuhan ekonomi di Banten.
